Sistem Perekonomian Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan sebuah konsep politik, yang menekankan kebebasan individu, HAM, dan supremasi hukum. Kondisi sistem perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1949-1959) memiliki banyak sekali permasalahan dikarenakan politik dan perekonomian di Indonesia masih sangat buruk dan belum stabil. Buruknya kondisi ekonomi tersebut disebabkan oleh beberapa factor seperti, angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar, tidak stabilnya situasi politik di dalam negeri, utang luar negeri, tingginya jumlah mata uang yang beredar, meningkatnya biaya hidup.
Adapun beberapa permasalaha yang terjadi pada perekonomian Indonesia pada saat itu antara lain :
1. Hutang luar negeri sebesar 1,5 triliyun Rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 triliyun Rupiah yang harus ditanggung Indonesia sebagai hasil dari KMB.
2. Defisit sebesar 5,1 milyar Rupiah yang harus ditanggung pemerintah.
3. Ekspor hanya mengandalkan satu jenis pertanian dan perkebunan sehingga rentan terjadi penurunan permintaan.
4. Politik keuangan Indonesia yang merupakan warisan pemerintah Belanda.
5. Situasi keamanan yang tidak menentu.
6. Terlalu sering terjadi pergantian Kabinet sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan.
7. Angka pertumbuhan penduduk yang besar.
Untuk mengatasi masalah yang terjadi terhadap perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan besar. Kebijakan yang dimaksud adalah :
1. Gunting Syafruddin
2. Gerakan Benteng
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
5. Persaingan Finansial Ekonomi
6. Rencana Pembangunan lima tahun (RPLT)
7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Berikut penjelasan secara singkat seperti dikutip dari buku Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018) :
Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan oleh beliau dengan cara memotong semua mata uang yang bernilai diatas 2.5 rupiah, hingga nilainya tinggal setengah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menanggulangi deficit anggaran sebesar Rp 5, 1 miliar dan mengurangi peredaran jumlah uang.
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi colonial menjadi struktur ekonomi nasional. Tujuan kebijakan ini adalah membantu pengusaha pribumi dengan bantuan kredit dan kesempatan dari pemerintah. Tetapi program ini gagal karena pengusaha pribumi tidak sanggup bersaing.
Sistem Ekonomi Ali Baba bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Kebijakan ini diberi nama Ali Baba karena melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba). Program ini mengharuskan pengusaha keturunan Tionghoa untuk melatih tenaga pribumi. Imbalannya, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapatkan kredit dan lisensi dari pemerintah.
De Javasche Bank yang dikuasi Belanda akhirnya menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menaikkam pendapatan dan menurunkan biaya ekspor. Bank ini juga membuat pemerintah menjadi leluasa untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
Rencana Pembangunan Lima Tahun, dirancang dengan tujuan Pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati. Namun kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik akibat adanya resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa yang memeberi dampak bagi perekonomian Indonesia.
 
SUMBER REFERENSI :
https://brainly.co.id/tugas/18621033
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/10/160000369/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-liberal
https://kumparan.com/berita-terkini/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-liberal-yang-pernah-diterapkan-20rtSMvTWHc

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H