Kebijakan Pertamina Patra Niaga yang mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi serta rencana pemerintah menghapus pengecer dalam rantai distribusi menimbulkan berbagai dampak yang perlu dikaji lebih dalam.
Meskipun tujuan kebijakan ini adalah memastikan harga LPG tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menghindari spekulasi harga, ada beberapa tantangan yang bisa muncul dalam implementasinya.
Aksesibilitas Konsumen di Wilayah Terpencil
Salah satu tantangan utama dari kebijakan ini adalah aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur terbatas.
Pengecer selama ini berperan penting dalam menjembatani distribusi LPG ke konsumen yang jauh dari pangkalan resmi.
Jika pengecer dihapus tanpa solusi alternatif, masyarakat di daerah yang sulit dijangkau bisa mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg dengan harga wajar.
Potensi Monopoli dan Ketergantungan pada Pangkalan
Dengan dihilangkannya pengecer, distribusi LPG 3 kg akan dikendalikan oleh pangkalan resmi. Hal ini berpotensi menciptakan situasi monopoli lokal, di mana konsumen tidak memiliki banyak pilihan selain membeli dari satu pangkalan tertentu.
Jika pengawasan lemah, pangkalan bisa saja memainkan harga atau membatasi stok demi keuntungan pribadi.
Dampak pada Pengecer Kecil
Selama ini, banyak pengecer LPG 3 kg adalah pelaku usaha kecil yang mengandalkan penjualan LPG sebagai sumber pendapatan.