Pernyataan Hasto Kristiyanto tentang harapan PDIP berada di luar pemerintahan membuka ruang diskusi mengenai peran strategis partai dalam menjaga moralitas politik dan kebenaran di tengah dinamika pemerintahan Indonesia.
Kerakyatan yang menjadi dasar perjuangan PDIP seharusnya mampu mendorong partai untuk kembali pada akar ideologis yang diwariskan oleh Bung Karno, yang memandang kekuasaan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat.
PDIP telah lama dikenal sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat, sebagaimana dicontohkan dalam semangat Bung Karno.
Ajaran Bung Karno menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah untuk dinikmati segelintir orang atau keluarga, melainkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
PDIP, dengan keberanian menegakkan prinsip kerakyatan, seharusnya berani mengkritik kekuasaan dan menjadi pihak yang menjaga moralitas politik bangsa.
Bung Karno adalah contoh teladan bagi mereka yang berani menderita demi kemerdekaan dan kebenaran. Dalam sejarahnya, Bung Karno tidak hanya berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menegakkan nilai-nilai demokrasi dan kebenaran.
PDIP, sebagai partai yang mendasari perjuangannya pada pemikiran Bung Karno, harus mampu meneladani keberanian tersebut dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan menentang penyalahgunaan kekuasaan.
Ketika berada di luar pemerintahan, PDIP memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan oposisi yang menjaga keberlanjutan demokrasi.
Partai ini dapat berperan sebagai pengawas, mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat, serta menjaga agar konstitusi tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkuasa.
Dalam hal ini, PDIP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak dibelokkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Fenomena penyelewengan kekuasaan dan manipulasi anggaran yang sering terjadi dalam pemerintahan harus menjadi perhatian serius. PDIP, dengan posisi di luar pemerintahan, bisa menjadi suara kritis yang menyuarakan ketidakadilan tersebut.