Pemilu dan Pilkada 2024 di Indonesia merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Namun, pelaksanaan dua ajang besar tersebut dalam waktu yang berdekatan menimbulkan berbagai tantangan yang perlu dievaluasi secara mendalam.
Salah satunya adalah dampak terhadap stabilitas ekonomi negara dan kehidupan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tantangan ekonomi yang berat.
Ketidakpastian Politik
Salah satu dampak yang paling signifikan dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berdekatan adalah ketidakpastian politik yang memengaruhi perekonomian Indonesia.
Menjelang ajang politik tersebut, banyak investor memilih untuk menahan investasi mereka, khawatir akan dampak dari hasil pemilu yang dapat mengubah kebijakan ekonomi.
Ketidakpastian ini memengaruhi pasar saham, pasar uang, dan sektor-sektor yang sangat bergantung pada aliran investasi, seperti infrastruktur dan properti.
Tidak hanya investor, masyarakat pun merasakan dampak ketidakpastian ekonomi ini. Mereka menjadi enggan untuk berbelanja atau melakukan pengeluaran besar, mengingat tidak ada kepastian tentang kebijakan ekonomi pemerintah pasca-pemilu.
Hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sudah lemah akibat dampak pandemi dan inflasi global. Aktivitas ekonomi yang lesu ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dan kesulitan ekonomi semakin dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah.
Biaya Politik yang Tinggi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada juga memerlukan anggaran yang sangat besar, yang sering kali membebani anggaran negara. Dana yang dikeluarkan untuk logistik, pengamanan, sosialisasi, serta honorarium bagi penyelenggara pemilu bisa mencapai triliunan rupiah.
Di tengah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, penggunaan anggaran yang begitu besar untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat menjadi sebuah dilema bagi negara.