Pemerintah Mau Keluar Dari Masalah Tenaga Kerja
Rupanya pemerintahan yang baru saja mulai bekerja, ingin keluar atau menuntaskan masalah ketenagakerjaan di pemerintahan. Gerak cepat dengan melaksanakan tes P3K dilakukan. Dari beberapa informasi yang sempat terbaca, ternyata hanya kisaran 25% yang terserap. Sisanya akan dirancang penjadi pegawai paruh kerja.
Apa implikasi dari kebijakan ini
1. Pemerintah tentu perlu mengeluarkan tambahan biaya anggaran yang tidak sedikit untuk membiayai pegawai yang baru. Ini resiko yang memang melekat pada keputusan yang diambil.
2. Pemerintah akan makin fokus bekerja karena tidak ada lagi aparaturnya bekerja dalam ketidakpastian. Semua akan bisa lebih fokus untuk bekerja karena semua sudah merasa nyaman.
3. Pemerintah untuk jangka panjang harus memikirkan masa depan mereka. Sudah dipastikan pegawai baru masih banyak kekurangan seperti profesionalitas kerja, termasuk kesejahteraannya. Oleh karena dana untuk pelatihan perlu dipikirkan termasuk peningkatan kesejahteraannya.
4. Seiring perkembangan waktu akan banyak ASN PNS yang memasuki masa pensiun. Kondisi ini semestinya memberi peluang bagi tenaga P3K yang berkualitas menggantikan mereka. Namun kendala yang dihadapi adalah P3K tidak naik pangkat selama mereka kerja. Andai diangkat tetap 3a, lalu siapa yang berhak bila dibandingkan dengan 3a PNS?
5. Andai ada pengangkatan PNS, P3K hendaknya diberikan peluang yang lebih besar atas pengalaman kerja dan penilaian profesionalitas mereka. Jangan lagi permainan buruk bisa merasuk karena sudah terbukti kasuistis SDM buruk sering terjadi dewasa ini.
Semoga semua akan berjalan baik dan benar.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H