Percepatan Pembangunan Papua Berbasis Kolaborasi

Memasuki akhir pemerintahan Jokowi-Amin, semangat pemerintah pusat membangun Indonesia sentris tak pernah padam. Puluhan tahun terabaikan dalam pembangunan nasional, tanah Papua menyongsong era baru dengan pembangunan manusia dan fisik secara maraton. Apalagi Dana Otonom Baru (DOB) dalam RUU tiga provinsi semakin menegaskan pembangunan Indonesia sentris.

Hal yang menarik dari para aktor pembangunan di Papua melibatkan beragam elemen masyarakat yang ada di Papua. Tak hanya tokoh adat, tokoh dari pemuka agamapun ikut berpartisipasi aktif menyusun rencana pembangunan di Jayapura.

Termutakhir adalah jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI menggelar rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Persekutuan Gereja Papua (PGGP) Papua dan Papua Barat di Jayapura membahas percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, Rabu (25/8/2022).

Seperti diketahui bahwa jajaran sekretariat Wakil Presiden RI didominasi figur dari latar belakang pesantren. Melakukan rapat koordinasi dengan persekutuan Gereja Papua. Ini artinya, jika telah berbicara untuk kemajuan bangsa, segala sesuatu yang berurusan SARA dikesampingkan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pembangunan Papua di Jayapura berbasis kolaborasi.

Berdasarkan siaran pers yang diterima, Rabu, rakor dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk melibatkan PGGP dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Selain itu, rakor diselenggarakan untuk membahas teknis realisasi program kemitraan dengan PGGP sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat. Namun demikian, sinkronisasi program-program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.

Menurut Pdt. Hiskia Rollo yang juga Ketua Umum PGGP Papua, menjelaskan bahwa seluruh tanah Papua, gereja adalah pembuka jalur, menjadi pihak yang membangun sekolah, perekonomian umat dan kesehatan. Sebab itu, kolaborasi pembangunan Papua dengan para pendeta merupakan langkah efektif dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan afirmasi terhadap semangat Indonesia sentris. Terdapat lima kerangka yang difokuskan pada percepatan pembangunan sumber daya manusia; percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi; percepatan dan pembangunan infrastruktur dasar; peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup; peningkatan bencana dan perubahan iklim; pembangunan rendah karbon; serta percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Melihat kerangka percepatan dan pembangunan wilayah Papua mengandaikan sebuah wilayah modern dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Pemerintah dan masyarakat Papua mesti ikut peran aktif dan mengawal setiap proses implementasinya supaya tepat sasaran dan tepat guna semata untuk kesejahteraan masyarakat Papua.