Literasi media dan literasi politik adalah dua aspek yang sangat penting dalam masyarakat modern. Literasi media mencakup kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat konten media, baik itu berupa teks, gambar, video, atau audio. Sementara literasi politik mencakup pemahaman tentang sistem politik, proses demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik.
Tantangan literasi media dan politik di Indonesia adalah permasalahan yang mendesak dan kompleks dalam konteks perkembangan demokrasi dan teknologi informasi. Dalam era di mana teknologi digital dan media sosial mendominasi, masyarakat dihadapkan pada informasi yang melimpah, namun tidak selalu berkualitas. Hal ini menimbulkan beberapa masalah yang perlu diatasi secara serius.
Salah satu permasalahan utama adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Menurut survei yang dilakukan oleh Indonesian Digital National Movement (IDN) pada tahun 2021, sekitar 85% responden mengaku pernah menerima atau menyebarkan informasi palsu. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas informasi, tetapi juga mempengaruhi keputusan politik dan sosial masyarakat.
Polarisasi politik juga menjadi tantangan besar. Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa polarisasi politik di Indonesia telah mencapai tingkat yang signifikan, dengan semakin terbatasnya ruang untuk dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi yang sehat dan memperburuk ketegangan sosial.
Di sisi literasi politik, data dari Indonesian Survey Institute (LSI) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang sistem politik dan proses demokrasi di Indonesia. Tingkat partisipasi politik juga cenderung rendah, dengan hanya sebagian kecil masyarakat yang aktif terlibat dalam proses politik.
Para ahli menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan literasi media dan politik di Indonesia perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan masyarakat sipil. Mereka menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang mencakup edukasi formal dan informal, regulasi yang efektif terhadap media, serta promosi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kritisisme dalam mengonsumsi informasi.
Solusi yang diusulkan mencakup penguatan kurikulum pendidikan untuk mencakup literasi media dan politik, pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik, serta kampanye publik yang menyasar semua lapisan masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap konten media sosial dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu juga dianggap penting untuk menjaga integritas informasi dan memperkuat demokrasi.
Dengan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak terkait, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan literasi media dan politik, dan membangun masyarakat yang lebih cerdas secara informasi dan terlibat secara aktif dalam proses politik dan demokrasi.