Hasrat Terpendam Para Purnawirawan untuk Berpolitik

[caption id="attachment_326" align="alignleft" width="400" caption="Photo by:Sugiharto"][/caption] TNI dan Polri merupakan instrumen keamanan negara yang tidak memiliki hak untuk ikut dalam ajang pemilihan umum (apapun kategorinya). mereka hanya bertugas untuk menjaga keamanan bangsa ini dari ancaman pihak luar dan dalam negeri. Dari pangkat terendah sampai jenderal/Kapolri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilu, yaitu berkewajiban menjaga dan memelihara kelancara selama Pemilu berlangsung serta tidak mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilu, semua ini dilakukan demi citra mereka yang netral. Terkecuali setelah mereka memasuki masa pensiun (Purna) itu akan memberikan kebebasan mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu maupun dalam berpolitik. Yang menarik pada saat Pilpres kali ini, banyaknya para Purnawirawan dan pensiunan Polri yang berkecimpung dalam politik bahkan menjadi pendukung dari ketiga pasangan Capres dan Cawapres (SBY-Boediono, JK-Win, Mega-Pro). Sby-boediono didukung sekitar 18 Purnawirawan, JK-Win didukung 25 Jenderal, dan Mega-Pro didukung 25 Jenderal. inilah beberapa para purnawirawan dan pensiunan Polri yang dimaksud itu: (sumber) 1. Purnawirawan dan Pensiunan Polri yang berada pada blok Sby-Boediono : mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, mantan KSAU Marsekal (Purn) Herman Prayitno, dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Selanjutnya, Letjen TNI (Purn) Suyono (mantan Kasum TNI), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (mantan Kaster TNI), Mayjen (Purn) Sudi Silalahi (mantan Pangdam V-Brawijaya/Sekretaris Kabinet), Letjen (Purn) TB Silalahi (mantan Menpan/Anggota Wantimpres), Mayjen (Purn) Sardan Marbun (Staf Khusus Presiden), dan Brigjen (TNI aktif) Kurdi Mustofa (sekretaris pribadi Presiden dan aktif melobi koalisi). 2. Purnawirawan dan pensiunan Polri yang berada di kubu JK-Wiranto: mantan KSAD Jenderal Subagyo HS, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, dan mantan Wakil KSAD yang saat ini menjabat Sekjen Golkar Letjen (Purn) Sumarsono. 3. Purnawirawan dan pensiunan Polri di belakang Mega-Prabowo: mantan Danjen Kopassus/Pangkostrad Prabowo Subianto, terdapat mantan Kepala BIN/Mantan Menteri Transmigrasi Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, mantan Kepala BAIS Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan think-tank atau tim sukses SBY tahun 2004 yang saat ini Ketua Umum Partai Pakar Pangan Letjen (Purn) M Yasin, mantan Pangdam Udayana/anggota DPR Mayjen (Purn) Theo Syafei, kemudian mantan Denjen Kopassus Mayjen (Purn) Muchdi Pr. Begitu banyak purnawirawan dan pensiunan Polri yang sekarang ini ikut berpolitik dan menjadi pendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres ini terkesan kalau mereka itu sedang melepas hasrat berpolitik mereka yang terpendam akibat saat masih aktif di TNI dan Polri mereka tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu demi menjaga netralitas TNI dan Polri. Hal ini juga menandakan bahwa minat dari manusia-manusia yang tadinya hanya menjadi instrumen keamanan negara, saat ini turun gunung untuk ikut dan berupaya dapat "mengkomando" seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada salahnya memang, siapaun dan apapun latar belakang atau track record setiap individu berhak untuk ikut berpolitik dan ikut meramaikan pesta rakyat ini, walaupun sekarang ini ajang Pemilu bukan lagi menjadi pesta rakyat tetapi pesta elit. Nurulloh