Sejarah munculnya Istilah PPP
Selama lebih dari dua dekade, Public Private Partnership (PPP) telah berkembang di seluruh dunia sebagai instrumen untuk pengadaan infrastruktur publik di mana dana pemerintah terbatas. Praktik ini mendukung teori rahasia sektor publik dan swasta. Pengalaman Indonesia dengan PPP mengikuti sebagian besar dari apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di luar negeri dengan beberapa penyimpangan. Alasan utama untuk PPP bagi pemerintah Indonesia adalah untuk mengisi kesenjangan dalam keuangan dan kemampuan dalam pengadaan infrastruktur. Alasan tidak resmi seperti untuk off-balance sheet dan ideologis tidak relevan. Hingga kini, Pemerintah hanya mengizinkan investasi dalam infrastruktur ekonomi keras. Alih-alih menggunakan keuangan swasta murni, Pemerintah Indonesia memfasilitasi dana publik baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk membiayai proyek-proyek KPS. Umumnya, Keterlibatan ini karena marginalitas proyek. Hal ini menghasilkan kondisi di mana Pemerintah masih memiliki peran dominan dalam proyek-proyek KPS yang ada. Dibandingkan dengan kerangka kerja KPS di negara-negara lain seperti di Inggris, KPS Indonesia kurang memperhatikan spesifikasi output dan transfer risiko. Ini mungkin karena kurangnya pengalaman serta karena keterlibatan Pemerintah yang tinggi. Diperlukan kebijakan yang ketat di bidang ini untuk memastikan Pemerintah mencapai nilai uang yang lebih baik. Ini mungkin karena kurangnya pengalaman serta karena keterlibatan Pemerintah yang tinggi. Diperlukan kebijakan yang ketat di bidang ini untuk memastikan Pemerintah mencapai nilai uang yang lebih baik. Ini mungkin karena kurangnya pengalaman serta karena keterlibatan Pemerintah yang tinggi. Diperlukan kebijakan yang ketat di bidang ini untuk memastikan Pemerintah mencapai nilai uang yang lebih baik.
Dampak adanya PPP
Meningkatnya permintaan kepentingan bagiinfrastruktur publik dalam konteks dana publik yang terbatas telah mendorong pemerintah di banyak negara untuk melihatnya lebih banyak keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan infrastruktur. Sejak 1990-an, keterlibatan ini telah beralih ke model terpadu kontrak Public Private Pratnerships (PPP) yang menggabungkan kegiatan desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasi menjadi satu kontrak jangka panjang.
Pentingnya PPP
Hodge pada tahun 2010 ia mencatat bahwa pentingnya PPP telah meningkat di seluruh dunia. Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa sejumlah negara, seperti Spanyol, Italia, Amerika Serikat, dan Kanada meningkatkan penggunaan rute pengadaan KPS. Sementara itu, Inggris, adalah negara dengan investasi KPS terbesar pada pertengahan 2000-an (Yescombe, 2007, hal. 30). Kappeler dan Nemoz (2010, hal. 8) melaporkan bahwa Inggris, pada 2009, negara PPP terbesar dengan portofolio investasi, terdiri dari 52,5% dari total investasi PPP di negara-negara Eropa. Cuttaree dan Mandri-Perrott (2011, p. 8) mencatat bahwa investasi KPS global naik dari tahun 2005 ke 2007. Namun, pada tahun 2008 ada sedikit penurunan sebagai akibat dari krisis keuangan dunia dan penurunan yang lebih besar pada tahun 2009 ketika krisis berlangsung di. Sebaliknya, ada fenomena yang berkembang sejak 2009 bahwa negara-negara berpenghasilan menengah, seperti Brasil, India, Rusia, Turki dan Afrika Selatan, meningkatkan penggunaan PPP yang berkontribusi terhadap peningkatan investasi PPP di seluruh dunia (hlm. 15). Hawkesworth (2011) menyatakan bahwa, berdasarkan survei OECD, persentase investasi infrastruktur sektor publik melalui PPP bervariasi di antara negara-negara dan dapat mencapai lebih dari 20%. Tabel 2 menunjukkan bahwa dua negara (Meksiko dan Chili) menggunakan PPP untuk lebih dari 20% investasi infrastruktur sektor publik.
Masuknya PPP di Indonesia
DiIndonesia, peraturan awal yang mempromosikan penggunaanPPP setelah krisis keuangan 1997 adalah Keputusan Presiden no 67/2005. Peraturan ini menyarankan infrastruktur publik untuk dibeli melalui kemitraan dengan badan usaha seperti perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) dan Koperasi. Dalam peraturan itu, beberapa karakteristik KPS digabungkan bahwa tujuan kemitraan adalah: (1) untuk membiayai proyek melalui keterlibatan sektor swasta; (2) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan melalui kompetisi yang sehat; (3) untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pemeliharaan proyek; (4) untuk mendorong implementasi prinsip pengguna membayar untuk layanan yang diterima. Definisi PPP dinyatakan dalam Keputusan Presiden (Perpres) No. 13/2010 sebagai 'pengadaan infrastruktur melalui perjanjian kemitraan atau pemberian konsesi antara kementerian / Kepala Badan Pemerintah / Kepala Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.' Sekali lagi, definisi ini dianggap sebagai istilah umum yang tidak membatasi PPP untuk membeli layanan seperti yang dipelopori oleh PPP Inggris. Keuntungan dari definisi luas ini adalah memfasilitasi pemerintah untuk memiliki variasi dalam pengaturan proyek berdasarkan sumber daya yang tersedia.
Grimsey dan Lewis (2005, hlm. 346) menyatakan bahwa pengadaan PPP digunakan untuk mengisi kesenjangan antara proyek Pemerintah yang diperoleh secara konvensional dan privatisasi penuh. Selain itu, Ball and King (2006) membedakan PPP dan pengadaan konvensional dalam tiga aspek. Pertama, pengadaan konvensional hanya mencakup pengadaan infrastruktur dalam kontraknya. Namun, di bawah PPP, kontrak juga mencakup keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan dan dalam kegiatan pasca konstruksi, seperti operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Kedua, alih-alih menentukan bagaimana infrastruktur harus dirancang dan dibeli, kontrak KPS mematuhi spesifikasi keluaran yang disediakan oleh klien yang menggambarkan layanan yang dibutuhkan klien sektor publik. Pendekatan ini diharapkan memungkinkan peserta lelang PPP untuk menghasilkan desain terbaik yang dapat ditawarkan sektor swasta untuk melayani kebutuhan ini dengan biaya yang terjangkau.