Selama lebih dari 300 tahun, tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah dieksploitasi, tetapi hasil yang diterima daerah ini hanya berupa royalti sebesar 3% dari PT Timah. Melihat ketimpangan ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) periode 2017-2022, Erzaldi Rosman, pernah berupaya membawa aspirasi masyarakatnya ke pemerintah pusat. Ia berharap agar royalti yang diberikan dapat lebih adil, mengingat dampak lingkungan yang harus ditanggung oleh daerah tersebut.
Dalam audiensi dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I pada Rabu, 7 April 2021, Erzaldi secara tegas menyatakan tuntutannya. Berharap pemerintah pusat dan wakil DPR Ri bisa memberikan saham sebesar 14% dan menaikkan royalty.
Erzaldi mengungkapkan bahwa permintaan ini bukanlah hal yang berlebihan. Selama berabad-abad, sumber daya alam Babel telah dikeruk, tetapi yang didapatkan oleh daerah masih jauh dari memadai. Atas nama masyarakat Babel, Erzaldi meminta agar royalti dari PT Timah dinaikkan dari 3% menjadi 10%. Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan hak kepemilikan saham sebesar 14% kepada Pemprov Babel.
Foto Erzaldi dari Pemprov Babel (Dokpri)
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan timah sudah sangat mengkhawatirkan. Data 2021 menunjukkan bahwa lahan kritis di Babel akibat penambangan mencapai 278.000 hektar atau sekitar 16,93% dari total luas wilayah. Kerusakan ini berdampak pada sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang merusak infrastruktur serta lahan pertanian masyarakat.
Ironisnya, meskipun Babel memiliki kekayaan alam yang melimpah, daerah ini justru masih berjuang dengan berbagai masalah ekonomi dan sosial.
Ia menambahkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh provinsi ini adalah rendahnya kapasitas fiskal. Situasi ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam membuat kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dieksploitasi demi kepentingan bangsa dan negara, tetapi sangat disayangkan jika daerah Babel tidak mendapatkan hak yang layak.
Foto Erzaldi dari Pemprov Babel (Dokpri)
Erzaldi juga pernah menyoroti bahwa Pemprov Babel tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Timah Tbk karena tidak tercatat sebagai pemegang saham. Akibatnya, usulan dan saran dari pemerintah provinsi sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Di samping itu, Erzaldi juga mengusulkan agar pemerintah pusat mengeluarkan aturan larangan ekspor bahan baku logam timah untuk mendorong industrialisasi dan peningkatan nilai tambah mineral di Babel. Ia juga meminta agar pengawasan terhadap ekspor logam tanah jarang diperketat.