Sebenarnya tatkala saya akan menulis opini tentang keriuhan bernegara saat ini ada rasa kurang percaya diri karena sumber yang didapat hanya berita dari media cetak, medsos, maupun televisi.
Lain sekali tahun 1998 meskipun tempat saya jauh dari Jakarta namun ada eskalasi yang luas dan efeknya begitu mengguncang terasa hingga ke daerah. Bagi saya gempita yang menyesakkan dada ini merupakan suatu lingkaran yang sangat bulat antar hasil undang-undang, rancangan undang-undang, dan legitimasisi DPR, ekskutif, dan rakyat.
Keluar dari skenario jika ada yang merasa dibuntungkan atau diuntungkan akan mengakibatkan ketidakimbangan dalam cara pandang. Dan sangat wajar cara pandang berbeda berawal dari sisi subyektivitas manusia sebagai ciptaan Tuhan yang merasa sama.
Kalau diibaratkan tubuh setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Selanjutnya fungsi yang berbeda itu akan bahu membahu membuat suatu keselarasan. Selanjutnya pembuatan segala aturan hanyalah untuk menyelaraskan. Kira-kira begitu skenario ideal besar dibuat
Namun tatkala keharmonisan itu tidak dijaga maka bisa ditebak akan terjadi chaos, kekacauan. RUU PKS, RUUKUHP, RUU Pertanahan adalah segelintir undang-undang yang baru saja dibuat adalah contoh hasil yang tidak menyelaraskan satu bagian dengan bagian lainnya.
Akibatnya ada suatu gerakan yang ingin mengingatkan kalau bagian dari bangsa ini ada yang salah. Terimakasih selalu kita alamatkan pada mahasiswa yang selalu berani meneriakkan dengan suara jelas tanpa beban tujuan terselubung.
Merekalah agent of change besar bagi bangsa ini dari tahun '66 hingga kemarin masih terjaga keorisinalitasannya. Yaitu menjaga tatanan bernegara agar terjaga fungsinya dengan merobohkan kesemena-menaan.
Marwah sebagai bangsa yang mempunyai falsafah permusyawaratan dalam mengambil keputusan rupanya hendak diselewengkan dengan berbagai tujuan. Sebenarnya tujuan para legislator sangat mulia yaitu agar warganya mencapai kemulian hidup di dunia dan akhirat.
Namun ketika pembuatan itu hanya mendasarkan pada satu pandangan dari sedikit elit politik tanpa melibatkan masyarakat sebagai obyek maka kesalahpahaman itu gampang sekali menyeruak.
Sebagai contoh yang berhasil diberlakukannya suatu undang-undang dan benar-benar saya ingat adalah ketika akan diberlakukannya UU No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan umum.
Saat itu setelelah reformasi pemerintah sangat hati-hati agar undang-undang itu tidak menimbulkan gejolak maka di setiap kesempatan dikenalkan sistem yang akan diterapkan. Dan ketika masyarakat sudah siap tentunya dengan berbagai perbaikan maka diberlakukanlah undang-undang itu.
Undang-undang no. 22 hanyalah sebagian dari ratusan undang-undang yang sudah dibuat. Dan bagaimana dengan RUU PKS dan beberapa RUU lainnya mendapat sambutan negatif hingga menimbulkan korban itu. Karena masyarakat yang akan menjadi pemakai undang-undang itu hanya mendapat bagian sepotong-potong.