Pimpinan Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) mengusulkan kepada Presiden terpilih Jokowi agar dalam pengisian jabatan Menteri Agama (MENAG) dari NU kultural bukan NU politik.
"Seharusnya meskipun dari NU tapi bukan NU yang Politik. Hendaknya NU yang kultural," kata Wakil Ketua Umum Asbihu Hafidz Taftazan. Dimana beliau juga sebagai Ketua Umum Asphurindo menambahkan, Menag yang lalu memang berasal dari orang - orang NU tapi NU politik. Akibatnya, NU terlihat beroposisi dengan menteri yang lalu. Hanya saja NU tidak suka memperlihatkan sikap perlawanan seperti kebanyakan kalangan garis keras.
Karena itu menurut pengamatannya, untuk periode yang akan datang ini Menag hendaknya dari orang-orang PBNU. “Jangan NU politik yang kenyataannya selalu menggerogoti NU,” Ia menyebutkan, saat Orde Baru Penguasa, jabatan tersebut diberikan kepada kader di luar NU, dan terbukti mengobok-obok NU. Pascaruntuhnya rezim tersebut, NU kembali bangkit, meski masih begitu rapuh.
Pada Era Reformasi, jabatan Menag dipercayakan kepada kader NU yang berasal dari Partai Politik (Parpol), tetapi sebagiannya tidak amanat. Tidak melakukan pembaruan, bahkan malah terindikasi korupsi. Menag dari Parpol kenyataannya tambah amburadul institusi yang digawanginya. ”Jabatan dijual pada oknum-oknum yang mau digiring ke Parpol,”.
Ia menunjuk kesuksesan Menag Non-Parpol, seperti keberhasilan Maftuh Basyuni. Berbagai trobosan dalam penyelenggaraan haji diupayakan. Manajamen haji terbuka. Karena itu, Hafidz menegaskan saatnya sekarang jabatan Menag diberikan kepada NU kultural untuk menjaga netralitas dan menjaga arah politik koalisi Jokowi-JK. Ia menunjuk kecenderungan mayoritas Nahdiliyin yang memilih Jokowi-JK. Sebab, di koalisi Merah Putih mayoritas Masyumi termasuk Partai Islam bekas Orde Lama. “Orang-orang NU Politik nggak akan tahu arah gerakan NU,” katanya menegaskan.
