Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang sering kali merugikan kepentingan publik. Secara umum, korupsi mencakup berbagai bentuk perilaku ilegal atau tidak etis, seperti menerima suap, penggelapan dana, pemerasan, penyalahgunaan anggaran, atau penyelewengan aset negara.
Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan sebelum negara ini merdeka. Pada masa kolonial Belanda, korupsi telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan, terutama melalui kebijakan seperti Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa.
Dalam kebijakan ini, banyak pejabat kolonial dan priyayi lokal menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri, dengan memaksa rakyat menyerahkan hasil bumi tanpa imbalan yang layak. Selain itu, pungutan liar dan penyelewengan pajak juga menjadi praktik umum. Setelah kemerdekaan, korupsi tidak hilang, melainkan terus berkembang.
Pada era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, kelemahan sistem hukum dan pengelolaan negara yang buruk membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan anggaran untuk proyek-proyek besar.
Puncak korupsi sistemik terjadi pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada masa ini, korupsi menjadi terorganisir melalui praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sentralisasi kekuasaan membuat korupsi menjadi bagian dari birokrasi dan pemerintahan.
Banyak proyek pemerintah yang dikelola secara tidak transparan, dengan dana yang sering kali disalurkan ke yayasan-yayasan milik keluarga Soeharto.
Meski era Reformasi setelah 1998 membawa harapan baru dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus-kasus besar tetap terjadi, seperti skandal Bank Century dan Hambalang. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar, meski ada upaya penanganan yang lebih serius.
Bahaya Korupsi bagi Indonesia
Korupsi membawa dampak yang sangat merugikan bagi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, korupsi menguras anggaran negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering kali diselewengkan.
Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi asing, dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin membesar, karena kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir elit. Dari sisi politik, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.