Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global ini tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Adanya pandemi ini juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan terbitnya Perppu No. 1/2020 yang memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian desa.
Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.
Yang dimaksud “pengutamaan penggunaan dana desa” dalam penjelasan Perppu tersebut adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Adapun jumlah yang didapat para penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini adalah sebesar Rp600.000/bulan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan Rp300.000/bulan untuk tiga bulan berikutnya.
Dalam teknis pelaksanaanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, pada pembagiannya masih belum merata. Lalu, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini juga kerap kali menjadi peluang korupsi, serta masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan para pengurus tingkat daerah. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini juga memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Terdapat kecemburuan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang tingkat perekonomiannya sama, satu pihak menerima Bantuan Langsung Tunai sedangkan satu pihak lainnya tidak menerima Bantuan Langsung Tunai. Kecemburuan terjadi ketika pihak yang tidak menerima program merasakan iri dengan pihak yang menerima Bantuan Langsung Tunai.
Program ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan belum mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin dikarenakan program ini hanya menahan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Namun, di sisi lain Bantuan Langsung Tunai dinilai lebih efektif dan efisien untuk diberikan kepada masyarakat dibandingkan dengan bantuan sosial dalam bentuk sembako, karena masyarakat dapat membelanjakan dana untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pangan.
Walaupun Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program tersebut memberikan manfaat bagi mereka. Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup pada masa pandemi.
Terkait dengan informasi seputar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa perlu diketahui bahwa pemahaman masyarakat desa tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini masih sangatlah minim. Banyak warga yang mengetahui adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini setelah melihat tetangga yang sedang sibuk mengurus berkas-berkas untuk memenuhi persyaratan dalam pengambilan bantuan ini. Hal ini dikarenakan banyak penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sudah lanjut usia serta mengalami keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Sebagian masyarakat mengetahui program ini dari mulut ke mulut sehingga hal ini menimbulkan prasangka buruk terhadap pemerintah.