Urgensi Pendidikan Multikultural pada Pembelajaran Kewarganegaraan

Nur Habibah

Dr. Edy Surya, M.Si

Sebagai negara yang menunjung tinggi agama yang tercantum pada sila pertama pancasila, Indonesia tentunya memiliki etika, nilai dan akhlak yang diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Pada kenyataannya, masyarakat yang beretika pasti akan memfokuskan pada kepentingan publik, seperti solidaritas sosial, integrasi sosial yang tidak akan menumbuhkan konflik, tindakan diskriminatif dan tindakan negatif lainnya. Indonesia harus melihat bahwa sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, isu-isu sensitif seperti ras, agama, suku, lintas budaya, dan gender dapat dengan mudah menarik perhatian Indonesia.

Negara Indonesia dengan berbagai perbedaan untuk saling menyatukan telah melalui berbagai konflik yang terjadi dan tak mudah. Berdasarkan laporan dari Tempo (2016) setidaknya terdapat beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan konflik kultural, diantaranya meliputi:

• Tragedi Sampit
• Tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Tempo mencatat konflik bermula pada 18 Februari 2001 saat empat anggota keluarga Madura, Matayo, Haris, Kama dan istrinya, tewas dibunuh. Warga Madura lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Timil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh. Massa meminta agar Timil menyerahkan pelaku pembunuhan itu. Karena permintaan mereka tidak dituruti, massa marah dan membakar rumah. Insiden malam itu dapat dihentikan polisi. Sayang, pembakaran terus meluas ke rumahrumah lainnya.
• Warga Dayak pinggiran Sampit pun mulai berdatangan, baik melalui darat maupun sungai. Etnis Madura dikejar dan dibunuh. Penduduk asli sepertinya tahu di mana kantong-kantong warga Madura berada. Tua-muda pria-wanita menjadi sasaran pembunuhan. Di beberapa ruas jalan, tampak bergelimangan tubuh korban tanpa kepala. Sebagian besar warga dari etnis Madura harus diungsikan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Korban bertambah dan sudah tidak bisa dihitung berapa rumah dan fasilitas umum yang terbakar. Diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang dalam konflik yang berlangsung selama 10 hari ini.
• Konflik Maluku
• Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antara kelompok Islam dan Kristen. Konflik Maluku disebut menelan korban terbanyak yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Selain itu, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Rentang konflik yang terjadi juga yang paling lama, yakni sampai 4 tahun.

Pendidikan  multicultural pada pendidikan kewarganegaraan harus dijalankan seoptimal dan semaksimal mungkin, terutama dalam pembentukan moral siswa. Hal ini sejalan pada tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warganegara menjadi warganegara yang baik (to be good citizenship), yakni warganegara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Melalui rasionalisasi, kerangka ilmu pendidikan kewarganegaraan memberikan dukungan yang terkuat untuk mencapai pencapaian tersebut, sebab pendidikan kewarganegaraan mempunyai pusat penelitian yang universal yaitu pemikiran, moral dan nilai. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sringkali diidentifikasikan dengan pendidikan karakter atau pendidikan moral dan nilai, sebab pada hakikatnya adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang  terang akal, serta memungkinkan mereka paham mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, dan bisa berguna bagi bangsa.

PKn memiliki kemampuan yang sanggup untuk menginternalisasikan nilai Pancasila kepada siswa siswi dan menciptakan kualitas moral siswa siswi yang berjiwa kepemimpinan. Etika yang ditempuh melewati PKn dan pembelajaran sebagai pendidikan multikultural merupakan menjadikan peserta didik yang memfokuskan pada integrasi etnis, kemudian melindungi ketentraman dalam masyarakat, dan juga mempertahankan nilai-nilai serta budaya yang hidup di lingkungan sekitar.

Menurut Maslikhah (2007: 159), setidaknya ada tujuh alasan, mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan dan dijadikan model pendidikan khusus dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia: Pertama, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis, agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. Kedua, pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Ketiga, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. Keempat, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. Kelima, pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. Keenam, pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Ketujuh, pendidikan multikultural sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kealaman, dan ke-Tuhanan.

Menurut (Indriani 2020), Secara garis besar yang harus dilakukan oleh para pengajar Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan gagasan pendidikan multikultural dalam pelajaran PKn yang ialah dengan melakukan beberapa hal yang sifatnya bertahap seperti berikut ini:

• Mengembangkan pembelajaran multikultural yang inovatif, dengan karakteristik: (a) student centered approach; (b) contextual learning melalui cara mengkaitkan kompetensi dasar dengan tema-tema multikulturalisme yang ada disekitar lingkungan subyek belajar; (c) multi model dan metode serta strategi pembelajaran multikultural; (d) multi media; (e) multi sumber belajar; (f) multi evaluasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.
• Mengembangkan model pembelajaran berbasis multikultural, yang meliputi: (a) merumuskan kompetensi pembelajaran multikultural bagi subyek belajar yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (disposition); (b) menetapkan posisi pengajar sebagai director of learning dalam menerapkan pendekatan multikultural; (c) analisis terhadap latar kondisi peserta didik yang multikultural; dan (d) mengembangkan materi pembelajaran yang bernuansa multikultural melalui analisis materi yang relevan dengan pembelajaran berbasis multikultural.
• Menyusunan rancangan pembelajaran berbasis multikultural, melalui empat tahapan utama, yakni: (1) analisis isi (content analysis); (2) analisis latar kultural (setting analysis); (3) pengorganisasian materi (contents organizing); dan (4) menyusun format model pembelajaran berbasis multikultural. Rancangan pembelajaran berbasis multikultural di atas, tidak hanya dirumuskan di atas kertas tetapi yang terpenting diaktualisasikan dalam kehidupan riil di lembaga pendidikan sebagai program berkelanjutan.
• Pendidikan multikultural yang berorientasi pada nilai-nilai budaya berkeadaban dengan berdasar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan, diaktualisasikan dalam pembelajaran multikultural di kelas untuk menghasilkan luaran subjek didik yang memiliki kompetensi: (1) berwawasan dan berpengetahuan luas tentang konsep multikulturalisme; (2) memiliki sikap arif dan bijak sebagai anggota masyarakat yang multikultur; dan (3) memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan dan memberikan alternatif terhadap permasalahan multikultural dalam menjaga integrasi dan keharmonisan.