Disparitas Pembangunan Ekonomi Wilayah di Indonesia

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki tingkat pembangunan dan perkembangan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan sumberdaya alam, topografi, kegiatan ekonomi dan jumlah penduduk serta perbedaan sejarah dalam proses pembentukan wilayah tersebut. Selanjutnya perbedaan-perbedaan itu mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya faktor eksternal sehingga memunculkan perubahan baru yang mana dalam perubahan tersebut bisa jadi mengarah pada pemerataan atau diskripansi yang semakin meluas. Diskripansi dinilai sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kajian perencanaan pembangunan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk yang akan terus terjadi berdampak pada meningkatnya kebutuhan ekonomi, sehingga dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan setiap tahun. Berdasarkan fenomena tersebut konsekuensi yang harus dihadapi yaitu pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari pertumbuhan penduduk agar pertumbuhan pendapatan per kapita dapat tercapai. Dalam pertumbuhan ekonomi terjadi dua ketimpangan/disparitas yang sering terjadi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dan ketimpangan gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia yang memiliki kecenderungan terkonsentrasi secara geografis ke Kawasan Barat Indonesia. Terjadinya ketimpangan ini disebabkan adanya perbedaan pada wilayah-wilayah di Indonesia. Sehingga tidak heran apabila pada suatu daerah terdapat wilayah yang relatif lebih maju dan daerah relatif terbelakang.

Meluasnya disparitas yang terjadi antar wilayah yang relatif maju dan terbelakang disebabkan karena adanya efek crowding-out yang terjadi antar wilayah maju dan terbelakang dalam bentuk (1) adanya emigrasi tenaga kerja skill dari wilayah yang relatif terbelakang ke wilayah yang lebih maju; (2) peningkatan arus masuk kapital ke wilayah maju karena tingginya angka permintaan, ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, ketersediaan pelayanan publik dan potensi pasar, kondisi lingkungan yang lebih baik bagi perusahaan; (3) adanya alokasi investasi publik lebih besar ke wilayah yang relatif maju dalam merespon permintaan potensial dan aktual; (4) keterbatasan perdagangan sumber daya antar wilayah sehingga perkembangan yang terjadi wilayah maju tidak menghasilkan efek sepenuhnya terhadap wilayah yang relatif terbelakang. Seiring berjalannya waktu, proses tersebut semakin memperburuk disparitas regional pada suatu negara hingga mekanisme kerja mulai beroperasi dalam arah berlawanan. Disparitas merupakan kondisi suatu wilayah yang memerlukan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi pada awal pembangunan. Menurut Abipraja (2002), disparitas antara daerah di Indonesia yang didekati dengan disparitas pendapatan antar daerah (Indeks Williamson) yang mencerminkan disparitas pada tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah.

Menurut Williamson (1965) (dalam Kuncoro, 2004), hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dapat diidentifikasi menggunakan data ekonomi wilayah yang sudah maju dan ekonomi wilayah yang sedang berkembang. Pada identifikasi tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah tertentu. Sedangkan pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Disparitas pembangunan ekonomi wilayah yang terjadi antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah.

Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat. Pencapaian ini dapat dilihat dari telah berkurangnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya jumlah kelas menengah. Namun, esensi dari pertumbuhan ekonomi ini lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya sedangkan sekitar 80 persen penduduk merasa tertinggal. Terjadinya disparitas pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas, dari istilah "yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin". Berdasarkan hal ini tentu sangat berdampak pada munculnya disparitas sosial yang terjadi. Namun, untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan tersebut tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok masyarakat miskin maupun peningkatan pendidikan tenaga kerja di Indonesia. permasalahan yang terjadi merupakan akibat dari kebijakan pembangunan yang kurang tepat dan bersifat struktural. Artinya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut untuk diperbaiki karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada ketimpangan pendapatan.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Permasalahan disparitas ekonomi wilayah yang disebabkan oleh adanya ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang harus diselesaikan. Pemerataan pendapatan masyarakat merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Penurunan ketimpangan pendapatan menjadi keinginan pemerintah, karena ketimpangan pendapatan yang terlalu besar berpotensi memunculkan kecemburuan yang bisa mengarah pada konflik sosial. Ketimpangan pendapatan bisa berasal pada 3 hal yaitu adanya kesenjangan antar individu, kesenjangan antar sektor dan kesenjangan antar daerah.

Munculnya disparitas pembangunan wilayah di Indonesia disebabkan karena (1) perbedaan kondisi demografis dalam suatu wilayah, hal ini karena demografis berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja masyarakat pada wilayah yang bersangkutan; (2) perbedaan sumberdaya alam, yang mana daerah yang memiliki sumberdaya alam yang tinggi maka akan lebih efisien dalam memproduksi barang-barang tertentu dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumberdaya alam yang lebih rendah; (3) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi wilayah akan cenderung lebih cepat pada wilayah yang memiliki kegiatan ekonomi yang cukup besar; (4) alokasi dana pembangunan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ditentukan oleh alokasi investasi karena daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat; (5) tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah; (6) kurang lancarnya perdagangan antar wilayah, Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu titik fokus perencanaan di dalam aktivitas pembangunan regional dan perkembangannya sangat perlu diperhatikan terkait dengan kemajuan suatu daerah. Strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah disparitas yaitu (1) menempatkan kesetaraan sebagai target kinerja para pelaksana pembangunan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur pemerataan; (2) mengurangi kebijakan yang justru memperlebar ketimpangan; (3) memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor dominan, yang unggul, atau pun yang sedang bertumbuh di setiap kecamatan; (4) pemerataan alokasi sumberdaya kapital, infrastruktur dan teknologi pada tiap kecamatan, (5) penyediaan akses dan kapasitas kepada masyarakat yang tidak mampu agar dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia berada pada level ketimpangan yang tinggi serta ketimpangan yang terjadi antar provinsi di Indonesia juga cenderung masih dalam kategori sedang dan  tinggi. Oleh karena itu perlu adanya solusi berupa munculnya kebijakan ekonomi maupun non ekonomi yang saling berpengaruh dan mendukung agar ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antar wilayah dapat menurun dan lebih merata baik.