Sektor kelistrikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Peranan sektor ini tidak hanya sebatas sebagai sarana produksi yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya, misalnya pada sektor manufaktur, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan, namun juga sebagai faktor yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehari-hari.
Akan tetapi, meski memiliki peranan yang penting, pembangunan sektor ini di Indonesia relatif masih terbelakang. Hal tersebut mengakibatkan tingkat ketersediaan tenaga listrik masih terbatas dibandingkan dengan tingkat kebutuhannya.
Dilihat dari perspektif ekonomi, terbatasnya kemampuan Indonesia dalam mendorong produksi listrik akan menghambat upaya negeri ini untuk memperbaiki iklim berbisnis yang dapat memacu pertumbuhan investasi. Hal ini terjadi karena listrik merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan daya saing melalui perannya sebagai faktor kunci dalam memacu peningkatan efisiensi dan produktivitas (Sambodo, 2009). Berkaca dari negara China yang memiliki kemampuan relatif lebih baik dalam penyediaan infrastruktur tenaga listrik membuat negara China relatif lebih menarik untuk kegiatan investasi dibandingkan dengan Indonesia.
Kemampuan Indonesia yang terbatas dalam mendorong efektivitas produksi listrik juga berdampak pada rendahnya konsumsi listrik per kapita. Misalnya, pada tahun 2009 ketika konsumsi listrik di Tiongkok sudah mencapai angka 2.631,4 KWh per kapita, di Indonesia baru mencapai angka 513,7 KWh per kapita. Namun, ternyata konsumsi listrik per kapita di Indonesia lebih baik apabila dibandingkan dengan India.
Perlu disadari hingga kini ketersediaan tenaga listrik di Indonesia tidak terdistribusi secara merata. Hal ini tercermin dari tingkat elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita yang sangat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita yang tinggi, hal ini menandakan bahwa daerah tersebut memiliki ketersediaan listrik tertinggi di Indonesia.
Sebaliknya, Sulawesi Barat memiliki indeks kelistrikan terendah dan di beberapa wilayah timur Indonesia banyak daerah yang tingkat elektrifikasinya masih jauh di bawah 50%, misalnya di Nusa Tenggara Timur teridentifikasi sebagai daerah dengan konsumsi listrik per kapita rendah yaitu baru mencapai 34,5%.
Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki ketersediaan listrik yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2011, tingkat elektrifikasi di Pulau Jawa mencapai 76% sedangkan di luar Pulau Jawa hanya 64%.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah populasi penduduk dan konsentrasi industri di Pulau Jawa. Adanya disparitas dalam ketersediaan tenaga listrik yang tinggi antara daerah yang berada di Pulau Jawa dengan daerah yang berada di luar Pulau Jawa akan mempersulit pembangunan di daerah yang berada di luar Pulau Jawa sekaligus mempersulit upaya pemerintah dalam mendorong investasi dan kegiatan bisnis ke luar Pulau Jawa.
Dalam pengembangan penyediaan infrastruktur terutama pada sektor kelistrikan, Indonesia dikategorikan termasuk negara yang terlambat dalam menyediakan infrastruktur yang layak sehingga membuat ketersediaan tenaga listrik di negeri ini tidak cukup untuk memenuhi tingkat kebutuhannya. Akibatnya, penyediaan sektor kelistrikan belum benar-benar optimal berperan sebagai pendorong pembangunan ekonomi negara.
Disisi lain, terdapat beberapa kebijakan seperti penentuan harga listrik yang masih jauh di bawah harga ekonomi dan semakin besarnya alokasi anggaran subsidi listrik yang berpengaruh pada kemampuan keuangan PT PLN dan pemerintah semakin terbatas dalam meningkatkan ketersediaan listrik.
Sehingga pemerintah harus memiliki grand strategy dan road maps yang jelas dan komprehensif. Di mana grand strategy dan road maps yang telah di rencanakan dengan mengutamakan pembangunan berkelanjutan akan membantu pemerintah dalam menciptakan berbagai upaya yang terstruktur dan sistematis guna mendorong peningkatan ketersediaan listrik di Pulau Jawa.