Mengintip Sistem Pemerintahan Negara Kamboja dan Kesiapannya Menghadapi AEC 2015

Kamboja secara resmi bernama Kerajaan Kamboja, sebuah negara di Asia Tenggara dengan luas totalnya adalah 181.035 km2. Jumlah populasi Kamboja lebih dari 14,8 juta jiwa. Agama resmi yang ada di Kamboja adalah Buddha dengan pemeluk sekitar 95% dari total penduduk Kamboja. Ibukota dan kota terbesar Kamboja adalah Phnom Penh. Bentuk negara Kamboja adalah monarki konstitusional demokratik.

Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara, tetapi tidak memberikan perintah. Pemerintahan yang menguasai dan yang memberi perintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri.

Jika dilihat dari sistem pemerintahan yang ada di Kamboja, sistem pers yang digunakan adalah sistem pers Otoriter, karena yang menjadi Kepala Negaranya adalah seorang Raja meskipun pemerintahan Kamboja dipimpin oleh Perdana Menteri. Dalam sistem pemerintahan Kamboja Sistem Demokrasi Liberal, semua kekuasaan berada ditangan Perdana Menteri. Maka sudah pasti media dikuasai dan juga mendapatkan pengawasan dari parlemen tertinggi tersebut.

Perekonomian di Kamboja, pendapatan per kapita terus meningkat tetapi termasuk rendah dibandingkan negara lain di sekitarnya. Masyarakat Kamboja kebanyakan bergantung kepada pertanian dan beberapa sektor lainnya. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Kamboja termasuk salah satu Negara terkorup di dunia.

Melihat dari pendapatan per kapita itu, Negara Kamboja dikhawatirkan belum siap menghadapi AEC (Asean Economy Community) di tahun 2015. Meskipun pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke 21 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sejak 16 November lalu membulatkan tekad sepuluh negara anggota untuk menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Council/AEC) tahun 2015.

Banyak hal yang harus dibenahi di Negara Kamboja. Termasuk memperhatikan kinerja yang ada di Negara Kamboja, memperhatikan masyarakat yang masih banyak kurang diperhatikan oleh pemerintah.