Guru Katrol Nilai Rapor, Pantaskah?

Pelaksanaan ASAS atau yang dulunya bernama UAS / PAS telah selesai dilaksanakan. Setelah itu murid-murid akan menerima rapor sebagai capaian pembelajaran selama satu semester. Hal itu menjadi momen yang sangat mendebarkan dan penuh harapan bagi murid maupun orangtua murid. Selain itu momen ambil rapor juga bisa jadi ajang orangtua pamer outfit dan kendaraan. Bagi guru, momen rapotan biasanya menjadi hari yang penuh berkah karena banyak orangtua murid yang segan kalau ambil rapor hanya dengan tangan kosong. Akhirnya guru kebanjiran buah tangan dari orangtua murid yang datang mengambil rapor tersebut.

Proses meyiapkan rapor dimulai dari koreksi lembar jawaban murid sampai menginput nilai rapor harus dilaksanakan oleh guru dalam waktu cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masalah mulai muncul ketika nilai ASAS muridnya di bawah nilai ambang batas bawah, atau dulu namanya KKM  (kriteria ketuntasan minimal) di dalam Kurikulum Merdeka menjadi KKTP (kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran) guru menjadi pusing tujuh keliling. Terlebih lagi muridnya tidak kooperatif dalam mengerjakan remedial atau tugas lainnya guna perbaikan nilai ASAS tersebut. Maka lahirlah nilai katrol ataunilai sulapan yang penting di rapor tidak merah, terlebih sekolah-sekolah swasta yang memang sangat menjaga kepercayaan dari orangtua murid.

Mengkatrol nilia jika didasarkan pada penambahan nilai karena ada nilai lain dari murid tersebut tentu tidak masalah, yang menjadi masalah tentu katrol nilai yang tidak berdasar. Di medsos khususnya TikTok sedang ramai konten-konten dari para guru yang menyuarakan tentang katrol nilai tersebut. Sebagai sebuah konten tentu itu wajar-wajar saja, tetapi jika kita telisik lebih jauh, akan timbul pertanyaan apakah hal itu wajar dilakukan oleh seorang guru? dan dibuat konten yang bisa dilihat oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Belajar dari kasus kata "goblok" nya Gus Miftah kepada penjual es teh, maka saya khawatir konten-konten tersebut akan disalahpahami oleh masyarakat yang akhirnya akan mendegradasi kompetensi dan peran guru dalam mendidik dan menjadi teladan bagi murid.

Guru jelas harus bisa digugu dan ditiru oleh murid-muridnya, bahkan dulu didalam sosial masyarakat guru sangat dihormati dan disegani. Maka untuk menjadi seorang guru selain harus berijazah Strata Satu bidang Pendidikan dan Akta 4, juga harus memiliki 4 kompetensi dasar yaitu Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional. Jika diukur dari 4 kompetensi tersebut apakah guru-guru yang menuntut gaji yang layak juga sudah memiliki kompetensi yang layak pula? atau guru-guru muda yang gemar membuat konten media sosial yang beberapa kali kesempatan melibatkan murid-muridnya itu memiliki Kompetensi Sosila yang baik? jangan-jangan di lingkungannya tertutup dari tetangga-tetangganya, inklusif, tidak berbaur, tidak pernah ikut kegiatan sosila di lingkungannya atau kerja bakti di lingkungan rumahnya? karena penulis sendiri seorang pendidik dan melihat beberapa rekan-rekan pendidik yang seperti itu.

Akhirnya kita harus banyak-banyak bercermin, banyak para guru menggunakan pepatah yang intinya guru harus dimuliakan dalam soal gaji dan penghargaan, tetapi apakah dia sudah menjalankan kompetensi dasarnya sebagai guru sehingga ia pantas untuk digaji layak dan dimuliakan? jangan sampai guru yang harusnya menjadi panutan malah pandai menuntut tanpa melihat kedalam diri sendiri apakah sudah pantas dipanggil dan menjadi seorang guru?. Mari kita renungkan bersama.