Dampak sosial kemasyarakatan yang masih terjadi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius bagi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik.
Ia meyakini, setiap masalah pasti akan selalu menemukan solusi atau jalan keluar, asal semua pihak mau berkomunikasi dengan baik. Satu hal yang perlu digarisbawahi oleh sosok yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut, bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk menyejahterakan rakyatnya, termasuk pula warga sekitar IKN.
"Saya sebagai Pj Gubernur Kaltim dan merangkap Dirjen Otonomi Daerah wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat akan terlindungi serta terpenuhi hak-haknya," tegas Akmal Malik saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka Percepatan Perolehan Tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat VIP Abipraya Sepaku pada Kamis (27/6).
Akmal menguraikan bahwa kehadiran IKN di Kalimantan Timur adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini Indonesia identik dengan Jawa sentris, karena pembangunan dan ekonomi terpusat di situ-situ saja.
Tujuan kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Sebab, pemerintah meyakini IKN di Kaltim akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra baru di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.
Dengan nada seloroh Akmal sambil bergurau mengakui bahwa dirinya adalah orang Padang, Pak Danrem adalah orang Medan juga Pj Bupati. Bagaimana mungkin mereka semua selalu mendukung IKN, sedangkan warga Desa Pemaluan malah tidak?
Ia pun mengisahkan kala dirinya masih menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat. Bayangkan saja dirinya mampu memberangkatkan ratusan perahu sandek menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal inilah sebagai bentuk semangat pihaknya dalam mendukung IKN. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa semua usahanya kala itu sepeser pun tanpa biaya pemerintah. Dengan kata lain tidak menggunakan dana APBD sama sekali.
Penjabat Gubernur Kaltim dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik ketika audiensi dengan para tokoh masyarakat desa Pemaluan
Sementara itu, tokoh masyarakat (tomas) desa Pemaluan, Sahdin mengungkapkan desa Pemaluan adalah desa tua yang sudah lama terbentuk sejak Kesultanan Paser (sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk). Warganya hidup berladang (bercocok tanam) di kawasan desa Pemaluan sejak nenek moyang, hingga banyak perusahaan yang akhirnya sampai masuk ke IKN.
Meski kebiasaan warga setempat melakukan ladang berpindah, mereka tidak setuju disebut sebagai perambah hutan. Sebab mereka hanya melakukan ladang berpindah di sekitar kawasan desa Pemaluan. Jadi di kampung tersebut merupakan kampung tua yang telah ada sebelum zaman kemerdekaan.