Pak Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) hasil Konggres Luar Biasa (KLB) di Lampung. Meskipun masih versi KLB tetapi tampaknya Pak Moeldoko akan serius berjuang sampai menjadi Ketum PD yang resmi dan sah.
Untuk itu Moeldoko tampaknya harus mengundurkan diri dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Atau mungkin Pak Jokowi bisa menggantikan Pak Moeldoko dengan orang lain.
Ada beberapa alsan mengapa Pak Moeldoko harus mndur atau dimundurkan dari KSP. Pertama, agar Pak Moeldoko bisa berkonsentrasi untuk mengurus PD dengan baik dan serius.
Kedua, PD selama ini bukan partai koalisi atau pendukung pemerintah meskipun juga tidak teraang-terangan menyatakan diri sebagai partai oposisi seperti halnya PKS. Jadi tidak elok atau tidak etis jika Pak Moeldoko tetap di KSP tetapi juga sebagai Ktum PD.
Kecuali bila Pak Moeldoko bisa menyeret PD jadi Partai Koalisi pemerintah. Ketiga, untuk menghindari fitnah atau isu bahwa Pak Jokowi terlibat dalam kemelut PD yang kemudian terjadi KLB yang memilih Pak Moeldoko sebagai Ketum PD hasil KLB.
