Golkar mempersyaratkan calon ketua umum yang akan dipilih dalam Munaslub Golkar 15-17 Mei 2016 di Bali menyerahkan mahar Rp 1milyar. Ketika banyak pihak menyatakan bahwa hal itu merupakan politik uang. Panitia mengatakan bahwa Hal tersebut dilakukan justru untuk menghindari politik uang dalam pemilihan ketua umum. Panitia Munaslub mengatakan bahwa uang sebesar itu akan digunakan untuk menutup biaya Munaslub sebesar Rp 43 milyar.
Namun wakil Ketua KPK Laode menyatakan bahwa sebaiknya panitia jangan menerapkan hal itu karena hal itu sangat dekat dengan politik uang. Laode malah mengatakan bahwa ini hal aneh. Di manapun di dunia ini, tidak ada calon ketua partai yang harus membayar uang banyak untuk menjadi ketua partai.
Saya sepakat dengan wakil ketua KPK bahwa panitia hendaknya tak menerapkan ketentuan ini. Pertama, sumbangan Rp 1 milyar memang mengesankan politik uang. Mahar atau sumbangan itu bisa dianggap oleh para calon sebagai sumbangan "minimal". Maka kemudian para calon ketua umum akan berlomba-lomba memberikan sumbangan yang besar agar bisa terpilih sebagai ketua. Kedua, masyarakat yang belum sepenuhnya pulih kepercayaannya kepada Golkar akan bertambah ketidakpercayaannya karena masalah sumbangan uang itu.
Padahal Gokar masih membutuhkan citra yang baik agar bisa menjadi partai pemenang Pemilu. Golkar harus tampil sebagai partai baru yang bersih. Syarat setoran uang itu akan menodai citra baru Partai Golkar. Ketiga, jika masalahnya adalah biayaa Munaslub yang besar maka jalan keluarnya adalah penyelenggaraannya bisa disederhanakan dari segi akomodasi (hotel, konsumsi, transportasi, dan lain-lain). Jika peru hal itu menjadi tanggungan DPC atau DPW.
Kesimpulannya, ketentuan mahar Rp 1 milyar tersebut hendaknya dibatalkan saja
