Jakarta (23/9). Isu krisis pangan yang kini melanda beberaga negara di dunia. "Ini menjadi perhatian dan penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Pangan dan gizi, untuk mengatasi stunting adalah hal yang paling penting. Karena merupakan hak hidup dasar yang harus dicukupi oleh negara untuk rakyatnya. Karena itu kedaulatan pangan dan gizi, guna mewujudkan generasi penerus bebas stunting dan tidak bisa ditawar. Untuk itu, kedaulatan pangan dapat dimulai dari lingkup yang kecil.
"Kita bisa mulai melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga, dengan budidaya tanaman pangan. Contohnya juga, di Ponpes Nurul Huda Lampung, di sana ada ternak lele dan ternak kambing," tutur Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, saat menjadi narasumber dalam "Webinar Pangan DPP LDII", bertajuk "Kedaulatan Pangan dan Gizi Guna Mewujudkan Generasi Penerus Bebas Stunting Menuju Indonesia Emas 2045" pada Sabtu (23/9), di kantor DPP LDII, Jakarta.
Acara tersebut, dihelat secara hybrid, dengan studi utama di gedung DPP LDII, Jakarta, pada Sabtu (23/9). Diikuti peserta yang berasal dari unsur pengurus LDII se-Indonesia, sejumlah 304 studi mini.
Sudin melanjutkan, jika memiliki lokasi yang cukup, dapat dibangun unit pengolahan pupuk organik. "Nanti yang akan datang, kita harus mengurangi penggunaan pupuk kimia. Karena kita tahu, penggunaan pupuk kimia, jangka panjangya bagaimana. Tentunya ini menjadi inspirasi, bagi pengurus DPW LDII yang lainnya," ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dalam webinar kedaulatan pangan (foto: LINES)
Untuk itu, dalam paparan praktisnya, ia mendorong perubahan peraturan Menteri Pertanian, yang sebelumnya, akses bantuan program pertanian hanya untuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani, kini direvisi. "Karena saya melihat, misalnya pondok pesantren mau bercocok tanam, (jika mengacu para peraturan sebelumnya) tidak ada fasilitasnya. Juga pada saudara kita yang nasibnya kurang baik di lembaga pemasyarakatan, keluar dari sana, punya ilmu yang mumpuni," pungas Sudin.
Ia menegaskan, penyediaan pangan dan gizi yang cukup, membutuhkan keseriusan dan kerja sama semua pihak. "Terlebih saat ini, Indonesia memasuki era bonus demografi. Di mana, jumlah penduduk usia produktif, lebih banyak dari usia non-produktif," jelasnya.
Sudin mengungkapkan, saat ini para pemuda tidak mau menjadi petani. "Kala saya tanya, mereka menjawab lebih enak menjadi tukang ojek. Satu hari bisa mendapatkan Rp 100 ribuan, daripada di sawah, belepotan lumpur dan kotor, uangnya belum tentu seberapa," imbuhnya.
Maka, jika bonus demografi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi tersebut dapat menjadi modal penting untuk Pembangunan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, pada tahun 2045.
Senada dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, ketahanan pangan dan lingkungan hidup adalah bagian program prioritas LDII. "Bahkan Presiden Jokowi, berkali-kali mengatakan, ketahanan pangan ini perlu. Apalagi di musim sekarang, dengan badai el nino. Menjadikan curah hujan turun di Indonesia dan terjadi kekeringan," pungkasnya.