Assalamu’alaikum,,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Baiklah kali ini saya akan menuliskan opini saya tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ekstradisi, opini ini saya buat dan saya posting di Kompasiana.com agar apa yang saya pikirkan dapat diketahui oleh khalayak dan dapat memberikan saran-saran terbaiknya demi pemikiran saya yang akan datang dan pasti demi memperbaiki opini saya kali ini. Khusunya opini ini saya buat demi memenuhi tugas pada mata kuliah Tekhnik Perancangan Perundang-undangan yang diampu oleh Bapak Tomy Michael, SH.,MH. Terima kasih bapak, atas tugasnya..:)
Saya akan memulai opini saya tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ekstradisi untuk selanjutnya cukup disebut dengan RUU tentang Ekstradisi saja agar lebih singkat menyebutnya. Baiklah saya akan melihat dari sudut pandang saya sebagai Mahasiswi fakultas hukum yang pada semester 5 ini hampir setiap hari bergelut dengan berbagai Peraturan Perundang-Undangan, baik yang masih dalam tahap rancangan hingga Undang-Undang yang bermasalah dan bahkan telah dihapus. Yahhh begitulah kehidupan seorang mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum. Tapi itulah pilihan kita, demi dapat memperbaiki keadaan hukum di Indonesia saat ini kita harus rela membaca berbagai peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menjadi bekal kita dalam menegakkan hukum di Negeri tercinta ini.
Mungkin cukup perkenalan saya di atas, di bagian ini saya akan benar-benar membahas opimi saya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menurut saya memang pantas untuk direvisi bahkan diganti, dilihat dari tahun Undang-Undang tersebut saja sudah menunjukkan betapa tua usia Undang-Undang tersebut dan pastinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman yang amat sangat pesat saat ini. Jadi sudah pasti apa yang ada di dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.
Untuk selanjutnya menurun pada bagian Konsiderans, pada bagian menimbang ini pun masih belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang harusnya di tulis dalam bagian ini yaitu mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis mungkin hal ini disebabkan belum adanya panduan secara khusus tentang pembuatan suatu undang-undang. Oleh karena itulah, bagian tersebut perlu diganti sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dalam RUU tentang Ekstradisi yang baru dalam tahap penyusunan oleh DPR ini menurut saya telah memenuhi unsur-unsur yang harus dituangkan dalam konsiderans sesuai yang saya kemukakan sebelumnya. Karena RUU tentang Ekstradisi ini sudah mempunyai panduan khusus yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya terdapat pada Lampiran II angka 19 yang menjelaskan tentang penulisan konsiderans yang benar.
Pada bagian mengingat pun pastinya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan sudah pasti tidak sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Dalam RUU tentang Ekstradisi ini hanya mencantumkan dasar hukum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, dasar hukum tersebut juga pernah dituliskan dalam UU tentang Ekstradisi yang akan diganti. Dasar hukum yang lainnya sudah tidak dituliskan dalam RUU ini.
Dalam BAB I yang mengenai Ketentuan Umum, pada Pasal 1 hanya menerangkan tentang pengertian Ekstradisi saja. Harusnya banyak sekali yang harus dicantumkan dalam Pasal 1 ini yaitu mengenai definisi-defisini dan batasan-batasan yang akan dimuat dalam UU tersebut. Oleh karenanya dalam RUU tentang Ektradisi ini telah mencantumkan definisi dan batasan yang memang harus diatur dalam sebuah undang-undang.