Lihat ke Halaman Asli

Pemerintah tidak akan Subsidi BBM Lagi

Diperbarui: 17 Juni 2015   07:48

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy

Indonesia tidak akan memberikan subsidi lagi pada bensin meskipun harga minyak duniaterus menaik. Kebijakan ini diturunkan sejak awal tahun, meski sebelumnya pemerintahberjanji akan memberlakukan subsidi jika harga minyak dunia terus melambung.

"Kami tidak akan mundur dari kebijakan ini, Indonesia tidak akan kaya jika terus terusan mensubsidi minyak dan gas," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said seperti dilansir Reuters,Selasa (21/4).

Nantinya, dana sebesar 20 triliun dolar tersebut akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek pertanian. Meski sebelumnya pemerintah berencana untuk memberlakukan subsidi ketika harga minyak dunia terus melambung, kebijakan tersebut tidak jadi diberlakukan.

Saat ini, posisi harga minyak mutah Brent telah naik sebanyak 40 persen dari sebelumnya. Saat ini harga minyak dunia mencapai 45,19 dolar per barel. Untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang terus melambung ketika warga yang belum siap, pemerintah berencana membebankan kerugian tersebut pada pertamina. Pertamina sendiri akhirnya harus menanggung sekitar 72,5 miliar dolar selama dua bulan terakhir.

Pemerintah juga berencana untuk menghapuskan RON 88 atau biasa disebut premium dari pasaran. Pengganti dari RON 88 tersebut adalah RON 90 atau disebut Peralite. Langkah ini dinilai pemerintah bisa meningkatkan daya beli dan mengembalikan keuntungan pertamina.

Penghapusan subsidi untuk BBM akan mengakibatkan harga BBM akan terus terombang ambing oleh harga minyak dunia.Pemerintah seharusnya bisa lebih bijak. Membesarnya ruang fiskal setelah pencabutan subsidi BBM jenis premium idealnya bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu repot-repot cari utang untuk pembangunan sarana prasarana. Utang luar negeri pun bisa disetop.Membesarnya ruang fiskal tidak hanya berasal dari faktor pencabutan subsidi BBM jenis premium tapi juga datang dari perpajakan.Dengan dua pertimbangan itu, seharusnya pemerintah bisa menyelamatkan diri dari lilitan utang. Sudah waktunya Indonesia tak jadi korban lembaga internasional yang menjerat dengan iming-iming pinjaman.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline