Jika membahas mengenai sejarah demokrasi di Indonesia, tentunya adalah jalan panjang mengenai sistem pemerintahan yang akan dibahasnya. Yakni tatkala pemahaman demokrasi terbangun dan berkembang melalui para intelektual Indonesia. Dimulai pada masa pergerakan nasional bergulir bersamaan dengan lahirnya ideologi-ideologi yang pernah berkembang dahulu kala.
Walau konsep tersebut baru dapat terealisasi ketika bangsa Indonesia telah merdeka, dengan ragam polemik argumentatif diantara para tokoh bangsa dalam menentukan konsep bernegara. Polemik adu pendapat memang telah terjadi sejak perumusan Pancasila, tetapi pemberlakuan sistem pemerintahan dan konsepsi pembentukan kabinet dapat dikatakan masih meraba-raba.
Medio 1945 hingga 1950 adalah masa revolusi fisik yang rawan dengan berbagai reaksi dari pemerintah Belanda. Seolah ada campur tangan Belanda dalam menentukan sistem pemerintahan yang kala itu masih belia. Maka, pembentukan mode parlementer kala itu dirasa belum cukup memadai, karena masih menimbulkan berbagai reaksi.
Kiranya, pada tahun 1950, Indonesia berhasil membuat rancangan Kabinetnya. Berikut adalah ragam sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia;
1. Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Dapat dikatakan, pada masa ini sistem multipartai sudah mulai dikembangkan Pemerintah melalui Maklumat 3 November 1945. Sistem demokrasi yang sedianya menonjolkan peran partai-partai politik yang tergabung di dalam Parlemen. Jadi, Parlemen punya peranan penting dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.
Sistem Parlementer ini memungkinkan Perdana Menteri untuk memimpin suatu pemerintahan, sedangkan Presiden hanya menjabat sebagai Kepala Negara saja. Selain itu, Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk melantik dan memberhentikan Menteri. Nah, disini dapat kita lihat porsi Perdana Menteri sebagai penentu arah pemerintahan adalah sah adanya.
Apalagi jika pertentangan terjadi atas dasar perbedaan ideologi tertentu. Hal inilah yang kiranya kerap terjadi, hingga menimbulkan berbagai pergolakan kedaerahan dan pemberontakan. Kiranya, baru pada tahun 1950, Pemerintah berhasil menyusun Kabinet sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pemerintahannya.
Tetapi, ada semacam kekurangan dalam sistem demokrasi ini. Ialah, partai yang mayoritas ada di Parlemen tentu dapat menguasai Kabinet yang terbentuk. Maka wajar, jika pada masa ini sering terjadi gonta-ganti Kabinet, lantaran Kabinet yang terbentuk dapat dijatuhkan oleh Parlemen, melalui sebuah mosi. Terlebih ketika gelaran Pemilu pertama pada tahun 1955 dapat dilaksanakan.
Berikut adalah susunan Kabinet yang pernah dibentuk pada masa Demokrasi Parlementer:
- Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951), dengan Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 23 Februari 1952), dengan Sukiman Wirjosandjojo sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953), dengan Wilopo sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953 - 24 Juli 1955), dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956), dengan Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 - 14 Maret 1957), dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959), dengan Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri.