Indonesia adalah Negara Maritim yang memiliki banyak potensi kekayaan laut yang dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 , namun baru dimanfaatkan sekitar 59% dari total potensi sumber daya perikanan atau laut Indonesia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011). Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ke -3 dengan garis pantai terpanjang di dunia.
Laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya berlimpah. Selain ikan, berbagai sumber daya lain seperti pertambangan, rumput laut, terumbu karang, dan sebagainya. Sumber daya tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kesejahterakan rakyat, terutama kaum nelayan. Namun pengelolaan dan regulasi yang mengatur penggunaan kekayaan laut tersebut dinilai masih kurang memberi keuntungan bagi negara.
Karena itu diperlukan upaya untuk memberdayakan nelayan demi meningkatkan kesejahterannya dan mengelola sumber daya laut dengan sebaik mungkin, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Selain itu, diperlukan juga upaya-upaya dari berbagai pihak untuk bekerjasama dalam pemanfaatan kekayaan laut secara optimal dan terarah agar tercipta pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan tentunya berkelanjutan. Pembangunan ini dinamakan dengan Blue Economy yaitu pembangunan ekonomi kelautan.
Blue economy atau ekonomi biru merupakan gagasan baru dalam pembangunan yang berorientasi pada sektor kelautan sebagai fokus utama. Dalam pengembangannya diperlukan inovasi yang tinggi agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dalam ekonomi biru juga termasuk didalamnya konsep minapolitan (Jurnal ekonomi dan bisnis, Volume 22 No. 1, Feb 2020).
Menurut Bank Dunia, ekonomi biru atau blue economy adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, dan kesehatan ekosistem laut. Jadi, istilah ekonomi biru ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan perekonomian di lautan biru yang luas yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, segala sumber daya lautan bisa tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.
Konsep Blue Economy akan bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti konsep blue economy saat ini telah menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Bahkan Presiden RI dalam berbagai forum internasional telah menjadi pelopor dalam mempromosikan penerapan konsep-konsep pembangunan yang berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, KKP yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan harus berada di garis terdepan untuk mempromosikan dan melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Putri Mailisa, Blue Economy, Mei 2016).
Semenjak Indonesia memasuki dan mengembangkan konsep blue economy berbagai program telah diterapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam menunjang perekonomian Indonesia, namun penerapan blue economy di Indonesia sejauh ini masih kurang merata di seluruh kawasan laut Indonesia dan harus terus diperkuat. Hal ini juga disebabkan gema blue economy di kalangan masyarakat di Tanah Air masih belum bergaung lebar. Sedangkan sejumlah isu yang saat ini masih marak dikalangan masyarakat adalah terkait isu IUU Fishing atau pencurian ikan oleh kapal asing dan berbagai permasalahan lainnya. Padahal blue economy adalah konsep yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia terutama dalam sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengatasi tantangan- tantangan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut dalam jangka panjang. Selama pemerintah menjalankan upaya tersebut diperlukan strategi bagi bangsa Indonesia untuk dapat menjalankan transisi menuju ekonomi biru.
Pertama, meningkatkan pengelolaan perikanan untuk mengurangi penangkapan ikan