Kebijakan Pemrov DKI jakarta untuk menghentikan pertunjukan topeng monyet di wilayah DKI jakarta menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Banayak yang mendukung namun ada juga yang menolak karena alasan budaya dan ekonomi.
Alasan pemrov DKI untuk menertibkan pertunjukan topeng monyet adalah untuk menrtibkan jalan raya yang biasa di gunakan untuk pertunjukan dan mencegah penyakit yang di sebabakan oleh monyet, dan juga untuk menghentikan pengeksplotasian monyet- monyet yang selama ini di jadikan alat pertunjukan.
langkah yang di lakukan pemrov DKI memang sudah berada pada rule yang benar. selama ini,dimana-mana di balik indahnya pertunjukan yang di lakukan oleh para monyet-monyet terdapat pengeksplotasian yang kurang "berpri kehewanan",pencabutan taring setiap monyet salah satu contoh eksploitasi yang tidak bisa di tolerir,bagaimanapun juga mereka para monyet merupakan makhluk ciptaan tuhan yang tidak boleh di kurangi sedikitpun hak hidupnya.
namun niat baik Pemrov DKI tak semudah membalikkan telapak tangan,karena masalahnya tidak sesederhana yang kita pikirkan,pertama karena topeng monyet sudah merupakan salah satu pertunjukan budaya yang telah lama ada di bumi pertiwi, jika pertunjukan topeng monyet di hilangkan,yang di khawatirkan adalah nusantara akan kehilangan salah satu budanyanya. hal yang terpenting selain itu dalah t maslah yang saya pikir pemrov DKI tidak boleh mengabaikannya juga,yaitu para pawang monyet yang selama ini sudah lama menekuni profesi ini sebagai sumber nafkah utama,dan jumlah pelaku profesi ini bisa di bilang tidak sedikit,penghasilan yang mereka dapat perbulannya memang cukup lumayan di atas rata-rata UMP pemrov DKI.
Menurut hemat penulis perlu ada kebijakan yang pararel dari pemrov DKI Jakarta terkait penertiban tpoeng monyet tersebut, kebijakan yang nantinya tidak merugikan semua pihak, kebijakan penertiban untuk menghentikan pengeksplotasian sudah berada pada jalan yang tepat,namun di sisi lain pembinaan bagi para pawang adalah hal yang wajib di lakukan pemrov DKI,agar nantinya tidak menjadi masalah dan beban baru bagi pemerintah.
