Noor Johan Nuh
Tanggal 1 Oktober 1965 menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. Hari itu, Gerakan 30 September (G30S) yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI), menculik dan membunuh enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat.
Mengetahui Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani ikut dibunuh, segera Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto mengambil-alih sementara pimpinan Angkatan Darat.
Hal ini sesuai dengan standing order---jika Panglima Angkatan Darat berhalangan maka Panglima Kostrad yang menggantikan.
Pengambi-alihan pimpinan Angkatan Darat diberitahukan kepada Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya RE Martadinata, Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Yudodihardjo. Sedangkan dengan Angkatan Udara diberitahukan kepada Deputi Menpangau Komodor Leo Watimena karena Panglima tidak di tempat.
Sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto meminta kepada yang dihubungi tersebut agar semua pasukan dikonsinyir dan memberitahu Kostrad terlebih dahulu jika akan menggerakkan pasukan.
Lewat tengah hari, Presiden Soekarno yang pada waktu itu berada di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, mengumumkan bahwa Pimpinan Angkatan Darat langsung ditangan Presiden dan menunjuk Aisten III Mengpangad Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro menjadi Pelaksana Harian Pimpinan Angkatan Darat.
Hari itu, 1 Oktober 1965, terjadi dualisme pimpinan Angkatan Darat yaitu Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto.
Menjelang magrib ajudan Presiden Soekarno Kolonel KKO Bambang Widjanarko datang ke Kostrad menyampaikan perintah Presiden yaitu; Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro dan Panglima Kodam V Jaya Brigadir Jenderal Umar Wirahadikusuma---diperintahkan menghadap Presiden Soekarno di Halim.
Akan tetapi Mayor Jenderal Soeharto tidak mengijinkan kedua jenderal itu memenuhi panggilan Presiden Soekarno.