Meski baru sebatas unggul dalam proses hitung cepat atau quick count oleh sejumlah lembaga survei, pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin hampir dipastikan akan menyudahi perlawanan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilpres 2019.
Selisih perolehan suara di kisaran 9%-10% di antara keduanya mengindikasikan ternyata masih lebih banyak orang di republik ini yang menginginkan sang ujung tombak pemerintahan untuk melanjutkan kepemimpinannya, ketimbang menggantinya dengan yang baru, terlepas dari segala kelebihan maupun kekurangannya.
Di periode kedua kepemimpinannya nanti, menarik untuk kita cermati bersama bagaimana pemerintahan kombinasi nasionalis-religius ini mengatasi masalah impor pangan yang rasanya tak pernah henti-hentinya menghantui bangsa ini.
Adalah menarik jika kita melayangkan ingatan kita kembali ke awal tahun 2019, kepada temuan Ombudsman RI akan perbandingan total impor pangan sejumlah komoditas selama zaman Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, ada empat komoditas yang dipantau oleh Ombudsman karena berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal komoditas pangan, yaitu beras, gula, jagung, dan garam.
Berbicara tentang beras, selama lima tahun periode kedua pemerintahan SBY selesai, total impor beras tercatat yaitu 6,6 juta ton. Sementara dalam empat tahun awal pemerintahannya, Jokowi sudah mengimpor sebanyak 4,7 juta ton. Yang lebih dahsyat, sepanjang bulan Januari-November 2018 Indonesia telah mengimpor sebanyak 2,2 juta ton beras, tertinggi sepanjang era pemerintahan eks walikota Solo tersebut.
Untuk komoditi gula, SBY mengimpor total 12,7 juta ton gula pada lima tahun periode kedua, sedangkan Jokowi sudah mengimpor gula sebanyak 17,2 juta ton. Pada tahun ini pun, Ombudsman memperkirakan masih akan ada impor gula pada jenis tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh gula lokal.
Berikutnya adalah jagung. Impor jagung memang tidak melonjak drastis karena sejak 2015, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi industri pakan dari jagung ke gandum. Tapi secara total, Jokowi telah mengimpor 12,5 juta ton jagung dan gandum untuk kebutuhan pakan hingga 2018. Sedangkan, SBY mengimpor sebanyak 12,9 juta ton. Walau begitu, Ombudsman memperkirakan impor jagung tahun 2019 akan melampaui capaian selama masa pemerintahan kedua SBY.
Terakhir, pemerintahan SBY mengimpor sebanyak 11,3 juta ton garam sedangkan Jokowi sudah mengimpor sebanyak 10 juta ton. Sementara untuk memenuhi kebutuhan industri, pada tahun 2019, diperkirakan akan ada impor di atas 2 juta ton lagi. Maka dari keempat komoditas itu, kata Alamsyah, masa pemerintahan Jokowi jumlah impor lebih banyak dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY.
Melihat angka-angka tersebut, tak heran banyak pihak yang menyematkan gelar "Presiden Impor" kepada Jokowi.
Mulai Stop Impor?