Warga Karawang Tolak Provokasi LSM Abal-Abal

[caption id="attachment_382168" align="aligncenter" width="600" caption="sumber gambar: peluangproperty.com"][/caption]

Kasus sengketa lahan Karawang yang meliputi tiga desa yaitu, Desa Wanasari, Desa Wanakerta, dan Desa Margamulya di Kecamatan Telukjambe Barat sampai sekarang belum mencapai kata damai. Kasus yang melibatkan PT SAMP dengan warga setempat tersebut juga diwarnai oleh aksi protes dan demo hingga terjadi bentrokan.

Bersama sejumlah LSM, warga setempat melakukan aksi protes untuk menolak hasil keputusan yang sah terkait penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut. Salah satu aksi protes yang berujung bentrokan adalah katika warga Karawang menghadang tim eksekusi dari PN Karawang untuk membacakan hasil keputusan di lahan sengketa.

Ternyata, warga Karawang yang dikabarkan sering ikut mempersoalkan dengan cara melakukan aksi protes terkait status lahan yang luasnya mencapai 350 hektar tersebut, sebenarnya ingin masalah sengketa lahan ini segera diselesaikan dengan cara yang baik.

Salah satu tokoh desa di Kecamatan Telukjambe tersebut, yaitu Obik Supriadi atau yang biasa dikenal dengan nama Abah Obik mengatakan bahwa sebenarnya warga setempat sudah mulai lelah dengan masalah yang sudah belangsung selama bertahun-tahun dan tidak menemukan kata selesai.

Warga setempat juga mau-mau saja dengan tawaran penyelesaian yang terbaik, tetapi mereka agak sungkan dan sepertinya takut dengan orang-orang yang menolong mereka. Berikut pernyataan dari Abah Obik :

"Sebenarnya, warga mau saja dengan tawaran penyelesaian yang terbaik. Cuma itu, mereka sungkan atau mungkin juga takut dengan orang-orang yang katanya menolong mereka,”

Abah Obik juga mengatakan bahwa warga setempat juga merasa kaget dan tidak suka ketika mereka digiring untuk melakukan aksi yang bisa menimbulkan konflik seperti aksi protes dan demo yang selama ini mereka lakukan.

Selain itu, Abah Obik juga tidak yakin jika aksi protes dan demo yang sering terjadi itu dilakukan oleh warga atau petani asli setempat, seperti aksi tanam jagung yang belum lama ini dilakukan. Berikut pernyataan dari Abah Obik:

"Kalau melihat orang-orang yang ikut aksi itu, tidak ada yang seperti petani. Warga Margamulya pun paling hanya satu dua saja,"

Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini (katanya) menolong dan membela warga adalah LSM-LSM setempat. Akan tetapi warga setempat ternyata takut dengan LSM-LSM yang (katanya) menolong mereka dan tidak suka jika dikerahkan untuk melakukan aksi protes dan demo yang berujung pada bentrokan.

LSM-LSM yang katanya menolong warga setempat sepertinya lebih tepat disebut sebagai LSM abal-abal. Sepertinya mereka dibayar oleh pihak yang merupakan lawan dari PT SAMP yang memiliki sebuah tujuan dengan memanfaatkan warga setempat yang sedang bersengketa untuk dijadikan tameng.  Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jendral LBH Karawang, Dul Jalil:

"Sepertinya, setelah gagal dengan jalur hukum, mereka memakai cara-cara aksi massa yang membawa-bawa warga dan petani untuk mempermudah mencapai tujuan,"

Terakhir, puncak kejadian paling menghebohkan yang menghiasi kasus sengketa lahan tersebut adalah pelemparam bom molotov ke kantor Sepetak. Menurut salah satu warga Margamulya yaitu Kamsir, dirinya tidak percaya dengan tudingan bahwa PT SAMP ada di balik aksi pelemparan bom Molotov tersebut. Berikut peryataan dari Kamsir :

"Sulit dipercaya kalau itu dilakukan PT. SAMP. Karena, perusahaan ini kan secara hukum di atas angin. Untuk apa mengambil langkah itu,"

Jadi, bisa dipastikan bahwa aksi protes dan demo yang dilakukan oleh warga selama ini merupakan hasil provokasi dari sejumlah LSM abal-abal yang memiliki tujuan sendiri tetapi dibungkus dengan membela hak warga setempat. Memang pada awalnya warga setempat terpengaruh, tetapi lama-kelamaan mereka sadar bahwa hal tersebut salah dan pada akhirnya menolak provokasi dari sejumalh LSM abal-abal tersebut.

Sumber terkait:

http://www.pikiran-rakyat.com/node/307833

http://nasional.sindonews.com/read/935129/13/warga-minta-sengketa-tanah-teluk-jambe-diselesaikan-1418122251