Nama saya Noah Timothy Canadian Hutauruk, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Politik program studi Ilmu Komunikasi Saya merupakan kelahiran 2004, dan sebuah kebetulan saya beserta teman teman seumuran saya merupakan lintasan umur yang merasakan sistem zonasi pertama kali diberlakukan. Berbekal dengan pengalaman saya, tentunya saya telah merasakan manis sepah dari system tersebut.
Saya akui, bahwa Pendidikan di negara kita memang masih di kategori tidak rata. Hal ini mencangkup akses maupun fasilitas itu sendiri. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia (2000). Dan dengan diciptakan nya sistem tersebut, membuat sebuah kesimpulan bahwa pemerintah pun menyadari urgensi dari Pendidikan di negara kami. Tentunya ini menjadi satu hal yang perlu kita apresiasi terlebih dahulu.
Namun, nyatanya saya masih merasakan kecacatan dalam sistem ini. Katakanlah, bahwa diawal saya merasakan hal demikian dikarenakan faktor saat itu saya dan teman teman seumuran saya menjadi "boneka cobaan pertama" untuk merasakan sistem tersebut sehingga dikemudian tahun pemerintah dapat memperbaiki system tersebut agar lebih sempurna. Namun faktanya, saya masih memandang bahwa terdapat kecacatan dalam system ini.
Terbobolnya sistem zonasi dengan kecurangan yang licik bukanlah suatu fakta yang asing ditelinga kita. Bagaimana tiap orang berusaha menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginan mereka menurut saya menjadi momok yang sampai saat ini belum ada penghempasnya. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak "instansi Pendidikan" pun tak luput menjadi sebuah permasalahan pelik yang masih belum terselesaikan sampai ke akar-nya.
Pemerintah seakan lupa bahwa pemerataan Pendidikan tentunya tak hanya bisa dilakukan melalui akses yang mudah, namun juga memadai. Banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia yang masih minim fasilitas sehingga terdapat ketimpangan jumlah siswa antar sekolah.
Fenomena terbaru beberapa waktu yang lalu adalah viralnya protes akan seragam sekolah dengan harga tidak masuk akal yang dijual oleh sebuah instansi Pendidikan di Indonesia. Pemerintah langsung cepat tanggap dan memberikan peringatan keras akan hal itu. Padahal faktanya, penjualan seragam dengan harga yang terbilang mahal sudah menjadi hal yang biasa terjadi sejak saya baru menduduki bangku SMA. Terbilang butuh waktu 4 tahun untuk akhirnya pemerintah memberlakukan peraturan keras tentang hal tersebut.
Belum lagi pungli dengan kedok "sumbangan" namun terdapat target nominal tertentu yang dilakukan oleh banyak pihak sekolah. Dan sejujurnya, saya juga sempat merasakan ke-punglian dengan kedok yang sama. Dan bagaimana seorang siswa tidak mendapatkan hak ijazahnya dikarenakan masih terdapat tunggakan "sumbangan" terkait.
Menurut saya, untuk mendapatkan sebuah sistem yang sempurna memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan berjalannya 5 tahun system zonasi berjalan tanpa adanya progess maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan seputar Pendidikan di Indonesia dan banyaknya keluhan warga akan system ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa system tersebut cacat. Saya menganggap bahwa satu satunya cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mengevaluasi sampai ke akar akarnya dan membuat system baru yang pastinya sudah disempurnakan. Hal ini dapat mencangkup bagaimana pemerintah mengusahakan pemerataan fasilitas Pendidikan yang tidak hanya di sekolah-sekolah pusat daerah saja, namun juga sampai ke pelosok daerah. Lalu juga bagaimana pemerintah mengeksekusi tikus tikus Pendidikan yang haus akan kekayaan dan merugikan rakyat.
Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi permasalahan seputar Pendidikan di negara ini. Karena bagaimanapun juga, terciptanya SDM bibit unggul bangsa tak luput dari bagaimana kualitas Pendidikan yang ada di lingkungan nya.
sumber pendukung:
https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/88/124