Memasuki tahun tikus logam di 2020 ini, Indonesia harus berimprovisasi dan berani melakukan terobosan. Pasalnya, situasi ekonomi global semakin tidak menentu, bahkan sejumlah pakar ekonomi mensinyalir ada perlambatan kembali.
Konflik antara Amerika Serikat (AS) versus Iran, perang dagang antara AS vs Tiongkok, hangatnya isu geopolitik di Timur Tengah, Brexit, bahkan hingga demonstrasi Hong Kong menyebabkan perlambatan ekonomi global.
Saking lambatnya, Bank Dunia dan IMF bahkan sampai merevisi prakiraan pertumbuhan ekonomi global dengan jumlah yang lebih rendah.
Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi dari yang awalnya 2,9% pada 2019 menjadi 2,6 serta 2,8% pada 2020 menjadi 2,6%. Sementara IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari semula berjumlah 3,5% pada 2019 menjadi 3% dan 3,6% pada 2020 menjadi 3,4%.
Dengan ketidakpastian ekonomi global yang terjadi, cepat atau lambat akan mempengaruhi kondisi perekonomian di tanah air. Invetasi luar negeri yang diharapkan dapat menggerakkan pembangunan akan tersendat masuk, nilai ekspor pun akan terganggu lantaran daya beli menurun, belum lagi wabah virus Corona yang sekonyong-konyong menciptakan suasana horor secara global yang membuat perdagangan terganggu.
Di tengah situasi ekonomi yang serba dalam kegamangan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai lompatan strategis 'berjualan" solusi. World Economic Forum (WEF) 2020 menjadi forum yang sangat potensial diikuti Indonesia baru-baru ini di Davos -- Swiss pada 21-24 Januari 2020.
Konferensi ekonomi yang cukup bergengsi tersebut diikuti oleh 3000 peserta yang terdiri dari kepala negara, pimpinan perusahaan global dan organisasi politik serta 500 jurnalis dari seluruh dunia.
Bertema "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World", WEF Davos 2020 menjadi momentum yang tepat sekaligus kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan berkolaborasi dengan negara lain dalam menciptakan dunia yang saling berpadu dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan 5 program prioritas yang sedang digenjot pemerintah untuk mengatasi hambatan ekonomi. Adapun kelima prioritas tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), reformasi sistem pendidikan, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Kelima program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekspor. Omnibus Law khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan harus segera dilaksanakan demi percepatan ekonomi.
Strategi ini diyakini Airlangga Hartarto dapat memacu perekonomian mencapai 5,3% dengan tingkat inflasi terkendali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6% sepanjang 2020-2024.