Jokowi menunjuk Ma'ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi dirinya berlaga di Pilpres 2019. Menurut penjelasan partai pengusungnya pilhan Ma'ruf Amin, selain dia sebagai ulama, juga sebagai seorang yang mampuni dalam ekonomi syariah (ekonomi Islam).
Diharapkan dengan ditunjuknya Ma'aruf Amin, maka penerapan ekonomi syariah di Indonesia makin meluas dan mendalam.
Di sisi lain, pada tanggal 9-14 Oktober 2018, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan "IMF-World Bank Annual Meetings" di Bali. Pertemuan bergengsi para ekonom penggagas neolib membahas perluasan dan pendalaman ekonomi pasar neolib di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Menjadi pertanyaan, benarkah pemerintahan Jokowi pasca pilpres 2019 mau menerapkan ekonomi syariah secara luas dan mendalam atau hanya ingin mendulang suara pemilih NU yang berasal dari Ma'ruf Amin. Mari kita bahas dan analisis secara obyektif.
Benarkah Pemerintahan Jokowi Berkomitmen terhadap Neolib?
Neolib adalah paham pro ekonomi pasar (private market) global yang dipelopori oleh ekonom IMF, World Bank dan kementerian Keuangan Amerika Serikat.
Penganut neolib percaya bahwa mekanisme pasar global merupakan cara yang paling efisien secara global dalam alokasi sumberdaya untuk produksi dan cara paling efisien dalam alokasi nilai tambah berupa pendapatan dan kesempatan kerja kepada masyarakat.
Untuk memperoleh efisiensi global, maka segala bentuk hambatan aliran barang, modal dan jasa keluar masuk negara harus dihilangkan agar di pasar global terbentuk satu harga (the law of one price).
Para pelaku ekonomi pasar neolib harus bersaing secara global tanpa intervensi pemerintah. Bisa dibayangkan kelinci bersaing dengan Singa. Pasti kelinci dilibas dengan mudah. Semakin kita membuka diri pasar global semakin kita tersisih karena efisiensi ekonomi kita relatif rendah.
Menurut pengamatan saya, pemerintah Jokowi berkomitmen untuk menerapkan ekonomi pasar neolib dengan akselerasi lebih cepat dibanding pemerintah sebelumnya dengan beberapa indikasi antara lain:
Pemegang otoritas kebijakan fiskal adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani terekam jejaknya pernah bekerja di World Bank yang merupakan institusi penggagas ekonomi neolib. Begitu juga Pemegang otoritas moneter adalah Gubernur BI Perry Warjiyo terekam jejaknya pernah bekerja di IMF yang juga merupakan institusi penggagas ekonomi neolib.