Negara Arab Saudi telah menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga tahun sebelumnya. Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.
Namun, Kemenag justru mengusulkan kenaikan BPIH tahun ini dibanding 2022. Hilman menjelaskan, hal itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPIH) dan nilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% BiPIH dan 30% nilai manfaat.
Kenaikan biaya haji yang kian melangit ini menimbulkan berbagai pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai ini adalah hal yang wajar seiring meningkatnya pelayanan dan komersialisasi haji oleh pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang memberikan komentar negatif. Di tengah keinginan kuat kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji, muncul berbagai pertanyaan, ke mana dana umat?
Perhitungan kenaikan biaya haji berawal dari kian panjangnya antrean para jemaah haji yang telah terdaftar. Merujuk data dari Kemenag, jumlah pendaftar setiap tahunnya mencapai angka 5,5 juta. Jika jumlah tersebut dibagi dengan kuota normal per tahun yakni 221.000, terlihat bahwa masa tunggu haji rata-rata mencapai 25 tahun. Dalam rentang waktu ini, dana haji yang telah disetor calon jemaah berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Mengutip dari buku elektronik Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH, sebelum BPKH, pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab Kemenag. Akan tetapi, setelah pengelolaan dana haji beralih pada BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas.
Berdasarkan peraturan baru itu, investasi keuangan haji dapat melalui berbagai bentuk instrumen investasi yakni surat berharga syariah, emas investasi langsung, dan berbagai investasi lainnya.
Masalah mendasar dalam pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan haji saat ini terletak pada spirit bisnis. Spirit ini hadir di tengah tingginya keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah haji. Sebagai salah satu rukun Islam, kaum muslim yang mampu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankannya.
Namun sayangnya, lensa kapitalisme hadir, bahkan pada saat umat muslim mengazamkan niat suci untuk mengunjungi Tanah Haram. Prinsip-prinsip pengelolaan dana haji pada akhirnya penuh dengan spirit kapitalisme.
Mengapa? Hal ini dikarenakan dalam prinsip kapitalis, dana yang besar tidak mungkin dibiarkan menganggur begitu saja. Keinginan untuk melakukan ibadah haji, ditambah dengan adanya naluri bisnis kapitalis, sangat ampuh untuk menjadi bahan bakar dalam menjalankan prinsip-prinsip investasi. Inilah yang menjadi akar utama masalahnya.
Terlebih lagi, wewenang BPKH dalam UU 34/2014 menetapkan bahwa dalam pengelolaan dana haji, BPKH tidak hanya mengelola penerimaan dana, melainkan juga pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawabannya. Dampaknya yaitu terjadi hitung-hitungan untung-rugi dalam pengelolaan dana ini. Walhasil, naiknya biaya haji bukan semata akibat kurs rupiah, tetapi merupakan konsekuensi dari spirit bisnis yang hadir di sini.