Kata maritim begitu lekat dengan Indonesia. Seperti yang kita ketahui Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer. Jika dilihat dari luas lautannya, maka seharusnya kita mampu untuk mencukupi permintaan pasokan garam dalam negeri. Jadi, apakah sebenarnya kita belum mampu memproduksi garam lokal? Lantas, mengapa muncul kebijakan pemerintah mengimpor garam dari luar negeri?
Kebijakan pemerintah untuk mengimpor garam selalu menuai pro kontra. Selain itu, terjadi kontroversi tidak sinkronnya data. Hal tersebut dapat dilihat dari rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor garam sebanyak 3,07 juta ton. Pasalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri hanya merekomendasikan mengimpor sebanyak 2,2 juta ton. Sebab, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi instansi yang merekomendasikan impor dan melakukan pembinaan kepada petani garam, dengan instansi yang bersentuhan langsung terhadap industri dan pelaku pasar.
Banyak pihak menduga Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian lebih berpihak kepada pelaku pasar dan industri, dibandingkan melindungi para petani garam lokal.
Amin Abdullah selaku Dewan Presidium Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) memberikan pernyataan, bahwa sejak lama pemerintah tidak pernah serius untuk berpihak dan melindungi para petani garam.
Setiap tahun impor garam selalu berulang. Pada tahun 2017 tercatat mengimpor garam mencapai 2,55 juta ton, 2,39 juta ton pada tahun 2018. Diketahui pula sejak Januari hingga Oktober 2019 Indonesia mengimpor garam mencapai 1,95 juta ton seharga Rp 1 Triliun. Seharusnya pemerintah bertindak mengambil langkah panjang untuk kedaulatan garam nasional. Hal ini berpengaruh besar bagi kesejahteraan hidup petani garam nasional.
Menurut Kementerian Perdagangan, kualitas dan kuantitas garam nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Sedangkan Ono Surono selaku Anggota Komisi IV DPR RI menyatakan, akan mengawasi impor garam yang dilakukan pemerintah, supaya kebijakan tersebut tidak memberatkan petani garam lokal.
Namun, hingga kini pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas, sehingga impor garam akan terus berulang. Jika data saja bermasalah, dan tidak sinkron, bagaimana dengan memikirkan strategi untuk pengembangan produksi garam jangka panjang. Sebaiknya peningkatan produksi perlu dilakukan dengan melibatkan produsen garam lokal.
Bagaimana Nasib Petani Garam Lokal?
Persediaan garam melimpah akibat belum diserap pasar, anjloknya harga, menjadikan kebijakan mengimpor garam tahun ini sebagai paradoks. Keadaan petani kian terpuruk. Harga yang anjlok tahun ini membuat para petani mengurungkan niat untuk memproduksi garam .