Upaya Pemerintah Mengatasi Keterlambatan Ekonomi Lumajang

Kondisi kemiskinan yang masih melanda masyarakat Indonesia mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan berbagai program guna mengatasi permasalahan ini. Program-program tersebut dirancang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia pada tahun 2018, mencapai 4.334.628 jiwa. Fenomena ini terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. 

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami fluktuasi tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Lumajang. Dalam periode tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 adalah sebanyak 103.690 jiwa. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 98.880 jiwa pada tahun 2019, namun mengalami peningkatan menjadi 102.600 jiwa pada tahun 2020. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang telah mengguncang perekonomian masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Keterlambatan ekonomi di Kabupaten Lumajang dapat sisebab kan oleh beberapa hal berikut:

• Dampak Pandemi COVID-19, seperti yang telah dijelaskan diatas pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Lumajang. Lockdown, pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, dan gangguan dalam rantai pasokan dapat mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, hilangnya lapangan kerja, dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Hal ini membuat perekonomian pada Kabupaten Lumajang mengalami penurunan.
• Ketimpangan Pencari Kerja dan Lapangan Kerja, salah satu faktor yang dapat memengaruhi keterlambatan ekonomi adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Jika terlalu banyak pencari kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang ada, maka tingkat pengangguran dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
• Keterbatasan Infrastruktur, keterlambatan ekonomi juga dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, seperti akses yang terbatas ke jalan raya, listrik, atau air bersih. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan investasi di daerah tersebut.
• Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Keterampilan, keterlambatan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penduduk. Keterampilan dan pendidikan yang kurang dapat menghambat kemampuan penduduk untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.
• Kondisi Alam dan Bencana Alam, Kabupaten Lumajang terletak di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Bencana-bencana ini dapat merusak infrastruktur, menciptakan kerugian ekonomi, dan mengganggu produktivitas masyarakat.
• Kurangnya Diversifikasi Ekonomi, jika ekonomi Kabupaten Lumajang terlalu tergantung pada sektor-sektor ekonomi tertentu, misalnya pertanian atau industri tertentu, maka fluktuasi dalam sektor-sektor tersebut dapat berdampak besar pada perekonomian daerah.
• Kurangnya Investasi dan Pendukung Bisnis, kurangnya investasi dari sektor swasta, serta kebijakan yang tidak mendukung pertumbuhan bisnis, juga dapat menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi keterlambatan ekonomi di Kabupaten Lumajang, pemerintah memalukan cara salah satunya yakni Pemerintah melalui Kementerian Sosial, telah meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) dengan fokus pada mengatasi permasalahan tersebut. Prokus merupakan inisiatif untuk mengurangi kemiskinan yang terutama ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Keluarga Penerima Harapan (PKH) yang memiliki usaha mikro atau nano. Melalui Prokus, KPM menerima berbagai jenis dukungan, seperti modal usaha, bimbingan konsultasi, dan pendampingan sosial. 

Bimbingan ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah dan pertumbuhan UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, dua elemen penting ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi jumlah penduduk miskin, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah permasalahan juga dihadapi oleh UMKM, termasuk masalah terkait desain kemasan, branding, dan strategi pemasaran. Sebagian besar pelaku UMKM sering kali hanya fokus pada produksi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti desain kemasan yang menarik pelanggan, promosi produk, dan strategi pemasaran. Masalah ini juga ditemukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang yang telah menerima Program Kewirausahaan Sosial (Prokus).

Desain, label, dan logo merupakan elemen penting dalam mengidentifikasi produk dan membedakannya dari produk lainnya. Ini juga berperan sebagai alat komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen untuk menginformasikan tentang produk tersebut. Desain kemasan yang baik dapat memberikan identitas dan citra positif pada produk di mata konsumen, sementara desain yang buruk dapat berdampak negatif pada penjualan. Penting untuk diingat bahwa tren desain akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pendampingan dan pelatihan terkait desain sangat diperlukan agar pelaku usaha tetap relevan dan berdaya saing.

Di era digital saat ini, pemasaran melalui platform digital menjadi kunci penting dalam meningkatkan penjualan produk dan bersaing dengan pesaing lainnya. Pelaku UMKM perlu memahami karakteristik dunia digital, terutama media sosial, di mana konten berperan sangat penting dalam menarik perhatian konsumen.

Melalui Program Pengembangan Desain Kemasan dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Lumajang, diharapkan pelaku UMKM yang mengikuti program ini akan menjadi pengusaha yang inovatif, memiliki nilai tambah, dan bersaing dengan baik. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat relasi, dan sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang mencakup pengentasan kemiskinan, pengakhiran kelaparan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, mengurangi ketimpangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut.