Petral simbol kekuatan koruptor. Presiden Jokowi membubarkannya, berarti memerangi mafia migas. Kisruh KPK-Polri, pun didasari oleh perlawanan koruptor yang mengadu domba KPK-Polri. Dana Aspirasi DPR ditolak oleh Presiden Jokowi. Tiga hal itu dilengkapi dengan upaya public relations di media massa dan media sosial. Itu gambaran perang kepentingan antara starus quo yang korup dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mari kita simak gambaran perang antara koruptor, dengan latar kisruh Polri-KPK dan upaya rancu DPR yang ingin mengelola uang dengan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per daerah pemilihan dengan hati gembira ria senang sentosa bahagia selama-lamanya.
Strategi perang dan perlawanan para koruptor melawan pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan tiga strategi yakni: (1) legislasi yang disusupi kepentingan koruptor – misalnya agenda revisi UU KPK yang melemahkan KPK dengan mencabut hak penyadapan KPK dan mengadu domba KPK-Polri.
Selain itu dilakukan (2) perang public relations di media massa dengan berbagai penggambaran isu negative apapun yang dibelokkan menjadi kesalahan Presiden Jokowi.
Dan lainnya adalah (3) sabotase ekonomi dengan penyebaran isu atau upaya untuk membuat panik rakyat dengan misalnya membandingkan kebangkrutan ekonomi Yunani.
Pertama, perlawanan koruptor lewat pelemahan KPK. Sejak kampanye pilpres, potret tantangan presiden terpilih adalah perang melawan korupsi dan koruptor. Maka Presiden Jokowi pun begitu terpilih dihadapkan pada perang melawan korupsi dan koruptor. KPK dilemahkan – di sisi lain terjadi penguatan di Polri dan Kejaksaan Agung – dengan target pemburukan Presiden Jokowi. Kondisi pelik yang dibangun oleh para koruptor yang masuk melalui berbagai lembaga mengakibatkan kisruh KPK-Polri tak menemukan jalan keluar.
Namun, ketegasan Presiden Jokowi yang tetap mendukung KPK menyurutkan langkah para koruptor. Para koruptor – yang bercokol di dan memanfaatkan kaki tangan birokrasi dan legislasi – melakukan upaya perlawanan yang sangat gigih. Dengan kekuatan uang – mereka mampu membuat opini dengan gaduh dan kisruh.
Kedua, perang opini melakui media massa sebagai perlawanan public relations. Melihat pentingnya strategi komunikasi publik ini, mereka memanfaatkan sentimen anti Presiden Jokowi yang tertanam di sanubari yang kalah bersaing dengan sangat baik. Semua media online, dan off line dibangun untuk mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi. Semua disorot dan dijadikan alasan untuk menyebut kekurangan Presiden Jokowi.
Kesengajaan memelihara agar orang tidak move on dan melupakan masa lalu kekalahan yang menyedihkan dipelihara untuk membangun kesan dan gambaran negatif semua hal yang melibatkan Presiden Jokowi.
Ketiga, sabotase ekonomi yang melibatkan para juragan dan para orang berduit untuk mengendalikan dan mengatur pasokan dan harga barang kebutuhan pokok. Bangunan yang diharapkan oleh para koruptor yang tak menghendaki perubahan dan resah olehnya menjadi alasan mereka membabi-buta melakukan perlawanan.
Bahkan, sabotase seperti besar plastik, kenaikan harga BBM dan pangan pun menjadi sasaran para koruptor untuk mengompori para politikus untuk membuat kisruh di media – dalam rangka pembentukan opini negative terhadap pemerintah c.q Presiden Jokowi.
Kemapanan kekuatan ekonomi para koruptor mampu mengatur pasokan dan kebutuhan. Gonjang-ganjing ekonomi menjadi senjata untuk membuat suasana kisruh semakin tidak kondusif. Kenyataan bahwa pelemahan ekonomi Indonesia dengan pencapaian 4,7 % jauh dari 5,7% yang artinya berkurangnya target penciptaan lapangan kerja. Outlook ekonomi seperti ini menjadi sasaran empuk yang dibesar-besarkan.