[caption caption="Setya Novanto, Fadli Zon, dan Donald Trump I Sumber nyatnyut.com"][/caption]Beranikah Presiden Jokowi bertindak tegas atas kasus pencatutan namanya? Itulah pertanyaan publik. Jika diamati, kejadian hari ini mengindikasikan Presiden Jokowi akan bertindak tegas. Begitu Presiden Jokowi bersikap, Jusuf Kalla memberikan pernyataan berbeda. Arahan Presiden Jokowi terkait sinyalemen pencatutan nama Presiden RI oleh Setya Novanto membuat JK gagal bergeming.
Tampak Presiden Jokowi dengan cerdas berkonsultasi dengan Pramono Anung. Pemetaan politik pun dilakukan dengan cepat. Mari kita tengok kasus pencatutan nama Presiden Jokowi oleh Setya Novanto ini dengan hati gembira riang sentosa bahagia suka-cita tertawa terbahak menari sesuka hati selamanya senantiasa.
Posisi Kalla yang sebelumnya akan dijadikan tameng oleh Setya Novanto berubah begitu Presiden Jokowi gusar dan jengah mengetahui namanya dicatut. Tak pelak Kapolri Badrodin Haiti pun urun pembicaraan yang maknanya kasus pencatutan nama Presiden RI ini begitu menampar wibawa Presiden RI. Pramono Anung pun angkat bicara dan menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menyuruh middle man alias calo untuk berbicara dengan PT Freeport Indonesia.
Pernyataan ini menandai bahwa kejadian pertemuan Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport Maroef Sjamsuddin yang juga seorang tentara dan pejabat BIN benar adanya. Pembocoran oleh Maroef Sjamsuddin – adik kandung Sjafri Sjamsuddin – memang harus diapresiasi.
Silakan Fadli Zon dan Fahri Hamzah mencerca dan menyerang purnawirawan TNI AU Paskhas. Untuk kali ini upaya DPR untuk menyerang perekam Setya Novanto, Muhammad Riza Chalid, Boss Freeport Maroef Sjamsuddin, yang ternyata pembocornya adalah Maroef Sjamsuddin tentu membuat kemarahan Fahri Hamzah dan Fadli Zon tertahan.
Maroef bukan main-main dan tak dapat dipermainkan dan diancam-ancam seenaknya. Sudah sejak awal, konsolidasi politik Presiden Jokowi hampir rampung. Tekanan dan desakan politik terhadap Presiden Jokowi yang tengah melakukan pembenahan negara Indonesia begitu besar terhadap Presiden Jokowi.
Sikap pamer kekuatan di DPR dengan segala manipulasi kekuasaan yang bahkan didukung oleh rezim Mahkamah Konsititusi dengan larangan bagi KPK untuk mengusut para anggota DPR oleh penegak hukum baik KPK maupun kepolisian harus seizin presiden. Puncak semua pengumpulan kekuatan untuk melawan kekuatan Presiden Jokowi di DPR dipertontonkan dan setiap saat ancaman interpelasi didengungkan.
Terkesan, karena DPR yang ugal-ugalan, Presiden Jokowi dikesankan sebagai lemah dan tak berdaya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pun disebut tidak bermanfaat. Pun kunjungan ke hutan terbakar penuh asap disebut berwisata oleh para pentolan DPR. Merasa besar dan tak tersentuh hukum, dan hanya berlawanan dengan KPK dan Bareskrim, maka tindakan DPR paling hebat adalah: membubarkan KPK. Karena KPK hanyalah alat pemberantasan bersifat ad hoc namun yang paling mengancam perilaku korup para anggota DPR. Maka targetnya adalah pembubaran KPK atau pelemahan KPK.
Puncak praktik rente adalah kasus perpanjangan kontrak Freeport yang akan ditandatangani pada paling lambat 2019. Tak tanggung-tanggung Setya Novanto dilaporkan sebagai pencatut nama Presiden RI Joko Widodo. Pencatutan nama Presiden Jokowi ini sungguh perendahan berupa pencatutan nama Presiden Jokowi adalah bentuk kekurangajaran yang kebablasan yang patut menjadi perhatian Presiden Jokowi. (Para anggota DPR lupa bahwa semua kekuatan politik cenderung mendukung Presiden Jokowi. Dukungan TNI, Polri, BIN, dan rakyat begitu nyata terhadap Presiden Jokowi. Perangkulan militer, Polri dan BIN mampu memotret setiap gerakan para anggota DPR…)
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi secara tegas mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) memerintahkan kepada Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menyuruh siapapun menjadi perantara, calo, dan middleman untuk proyek apapun termasuk perpanjangan PT Freeport, (2) mendorong dan menekan MKD DPR untuk menindak Setya Novanto secara tegas, dan jika tindakan dinilai tak memadai, maka (3) tindakan pelaporan secara hukum akan ditindak-lanjuti oleh Kapolri, disertai (4) langkah politis untuk penguatan Presiden Jokowi dalam konsolidasi politik lanjutan dan bonus terkait Golkar dan pengucilan KMP.
Jadi, untuk kasus rekaman ini, Setya Novanto, Fahri Hamzah, Fadli Zon berhadapan dengan kekuatan tentara alias perwira TNI yang anggota dan pejabat BIN Maroef Sjamsuddin. Upaya menyerang Maroef Sjamsuddin akan sia-sia dan membenturkan kepala di batu. MKD pun ditekan dan setiap keputusan yang berupaya melindungi Setya Novanto akan menimbulkan reaksi politik dan kekuatan rakyat yang jika bergerak tak akan mampu dibendung oleh DPR.