Pernyataan Marzuki Alie sungguh menarik sekaligus memrihatinkan. Ketua DPR itu menyatakan,"Korupsi anggota DPR jauh lebih kecil dibanding lembaga lain!" Secara tersirat Marzuki Alie justru mengakui adanya korupsi para anggota DPR dalam sebagian besar gratifikasi atau sogokan. Marzuki Alie lupa Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang merugikan ratusan milyar dianggap kecil. Ukuran dan parameter merampok uang negara yang dilakukan anggota DPR dianggap hal yang wajar. Gratifikasi tak ada bedanya dengan korupsi. Ini publik harus paham dan jangan mau dipelintirkan makna seolah gratifikasi bukan korupsi.
Marzuki Alie dengan pernyataannya itu pula menyampaikan bahwa lembaga lain jauh lebih besar korupsinya dibanding DPR. Kalau memang sudah tahu demikian, kenapa DPR ikut menjadi lembaga korupsi? Kenapa DPR justru menjadi pemerah dan pemeras BUMN? Ucapan Marzuki Alie yang menolak anggota DPR sebagai para koruptor dan pemeras terbukti dengan disampaikannya daftar nama para anggota DPR yang sudah diproses oleh Badan Kehormatan DPR.
Pernyataan Marzuki Alie tidak mau menerima pernyataan Abraham Samad yang secara jelas menyatakan 16 Anggota DPR pusat dan daerah terlibat kasus korupsi. Terlebih lagi adalah bahwa para bupati dan gubernur yang korup pun adalah para anggota partai politik pula.
Selain itu, tokoh hebat Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa,"Terkesan ada upaya untuk menggiring opini bahwa politik itu kotor." Pernyataan ini adalah pembelaan ala politikus. Yang namanya politik itu memang kotor. Tidak bersih. Isi dari partai politik adalah barisan manusia kotor yang selalu menipu. Mau bukti? Semua partai pada saat kampanye menyerukan dan menyatakan membela rakyat. Namun begitu pemilu usai semua partai berkumpul membagi-bagi kekuasaan dan uang. Partai tidak pernah membela rakyat. Partai adalah alat untuk pengurus partai menghidupi diri sendiri dengan mengesampingkan kesejahteraan rakyat. Rakyat hanya objek lima tahunan untuk memberi nasi kepada politisi.
Marzuki Alie dan Priyo Budi Santoso tidak bisa menunjukkan bahwa DPR dan Partai Demokrat serta Golkar bebas dari korupsi. Partai Demokrat memiliki wakil koruptornya bernama Angelina Sondakh dan M. Nazaruddin serta Hartati Murdaya dan Andi Mallarangeng. Golkar memiliki koruptornya bapak-anak korupsi Al Qur'an. Apakah masih disebut politik itu bersih? Lebih jauh semua partai, entah yang mengatasnamakan agama atau nasionalis semuanya adalah bergelimang pada kebohongan. Contoh dalam pencalonan Pilkada di seantero Indonesia yang dipraktikkan adalah politik uang: Wani Piro?
Pernyataan Marzuki Alie itu secara tersirat mengakui dan faktanya memang begitu bahwa para lembaga di luar DPR, Kepolisian, MA, Kementrian, Dirjen dan BUMN adalah diisi oleh para pejabat korup yang melebihi korupsinya DPR. Sungguh mengenaskan kesadaran para koruptor bahwa mereka tahu tapi tidak tahu malu mengakui adanya korupsi di lembaga-lembaga negara.
Setelah pernyataan Abraham Samad ini pasti aka nada upaya pelemahan KPK oleh DPR. KPK adalah musuh mafia korupsi dan koruptor. Karena DPR lembaga korup maka DPR jelas berkepentingan untuk melemahkan KPK.
