Rakyat memilih partai-partai. Partai berkampanye dengan menjual program yang berbeda antara satu partai dengan partai lainnya. Lalu terbentuklah anggota parlemen yang diisi oleh partai-partai. Maka demi kepentingan para pemimpin partai, partai-partai berbagi kekuasaan. Rakyat dan program partai diabaikan. Dibuang ke tempat sampah. Lalu partai penguasa, Partai Demokrat yang paling besar menentukan calon presiden, ya pemilik partai Susilo Bambang Yudhoyono.
Lalu partai-partai oportunis mendekati partai yang beda platform dan tujuan serta program. Pertama PKS, PAN, PKB, PPP mengusung SBY dan Boediyono. Atas nama dan alasan tidak membangun bangsa mereka bergabung mengusung capres yang belum tentu diinginkan oleh rakyat. Memang peran partai mengebiri calon yang tidak sesuai dengan kehendak partai.
Usai pemilihan presiden, Partai Golkar dengan keahlian dan kelihaian luar biasa menyelusup masuk ke Koalisi dan menguasai Setgab. SBY dipenjara. Dikendalikan oleh Ketua Partai Golkar. Baru sekali ini di dunia, di negara sistem presidensiil, seorang presiden disandera oleh ketua partai, partai lain pula. Semua keputusan presiden harus dikonsultasikan dengan para cecunguk partai. Bahkan karena pengalaman yang kurang, Partai Demokrat dikerjain selalu oleh partai-partai anggota koalisi. Kenapa?
Partai Golkar adalah penguasa sesungguhnya negeri ini. Lalu PKS selalu cerdas memerankan diri dengan berdiri di dua kaki. Kaki pemerintahan dan kaki rakyat. Dengan manuvernya PKS dan Golkar menjadi seolah pahlawan pada saat yang tepat. Ingat pada kasus Century dan BBM kedua partai tersebut bertidak cerdas. Sikap dan tingkah laku mereka sebenarnya menunjukkan bahwa Setgab dan koalisi partai setelah pemilihan anggota legislatif adalah tidak sahih dan menciderai pilihan rakyat. Buat apa memilih partai Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP, kalau pada akhirnya mereka bergabung dalam pemerintahan Partai Demokrat? Rakyat yang ingin platform dan program partai dijalankan ternyata tidak bisa mendapatkannya. Pilihan paling tepat seharusnya tetap menjadi oposisi seperti PDIP, Gerindra, Hanura. Bukan malah lebur menjadi partai pendukung pemerintah.
Jelas semua partai memiliki program yang berbeda. Kompromi dan mengubah arah partai dan tidak memenuhi apa yang disampaikan dalam program partai yang disampaikan pada mas kampanye demi kekuasaan adalah penipuan terhadap rakyat. Di sini letak bejatnya moral semua pemimpin partai. Seenaknya mereka mengubah arah partai demi kekuasaan dan uang. Apa artinya? Pengingkaran dan pencideraan janji. Partai-partai model begini yang tak memiliki tanggung jawab moral terhadap janji pada saat kampanye legislatif layak tidak dipilih. Pada akhirnya memilih partai apapun akan sama.
Kalau memang berani, lakukan koalisi partai sebelum pemilihan anggota legislatif, agar peta kekuasaan dan program menjadi jelas. Ini baru benar. Makanya jangan disalahkan jika tingkat partisipasi dalam pemilu sejak Zaman Reformasi selalu menurun. Rakyat makin apatis melihat kelakuan partai-partai, apalagi zaman rezim SBY.
Jadi jika PKS dan Partai Golkar bermanuver di dalam politik itu bukan hal yang aneh. Itu tingkah laku partai yang sesungguhnya. Pernyataan SBY tentang BBM yang mengatakan bahwa pembahasan soal BBM lebih didominasi dan dipolitisir adalah pernyataan bodoh dan naïf. SBY lupa bahwa dia pemimpin politik, dan pernyataan apapun yang dia sampaikan adalah pernyataan politik. Pembahasan apapun di DPR adalah urusan politik. Makanya nama partai pun partai politik, bukan partai sosial! Rakyat jangan terkecoh oleh para menteri atau jubir presiden yang mengatakan bahwa ini politis dan ini bukan politis. Semua pernyataan pemimpin, menteri, presiden, ketua partai adalah politis.
Maka, sesungguhnya partai-partai yang berkoalisi dalam Setgab itu adalah partai-partai penipu yang menipu para pemilihnya.