Lihat ke Halaman Asli

Ninoy N Karundeng

TERVERIFIKASI

Seorang penulis yang menulis untuk kehidupan manusia yang lebih baik.

Jero Wacik dan 5 Cara Jokowi Berantas atau Gabung dengan Mafia Migas

Diperbarui: 18 Juni 2015   01:23

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Setelah Jero Wacik menjadi tersangka, publik berharap mafia migas bisa diberantas oleh KPK. Jokowi pun dianggap salah satu pihak yang bisa memberantas mafia migas yang merugikan negara. Satu pihak ketiga yang menjadi anggota kartel mafia migas seperti Petral hanyalah satu dari ratusan pemain perampokan migas. Bagaimana cara Jokowi bisa memberantas mafia migas yang sudah mengeras menggurita kokoh bak karang yang melibatkan banyak pejabat itu di seluruh eselon dari menteri ke eselon 1, 2, 3 dst.?

Jero Wacik dianggap menjadi pintu pemberantasan mafia migas yang melibatkan para petinggi di negeri ini. Salah satunya adalah Jero Wacik. Jero Wacik menjadi pelaku dan korban kartel mafia migas. Publik seolah mendapatkan durian runtuh. Publik bergembira ria dan berharap Jokowi nanti bersama KPK akan membongkar mafia migas yang merugikan negara sekitar Rp 400 triliun rupiah, dari cost recovery saja kebocoran dan permainan antara Rp 50-70 triliun per tahun - sementara lifting minyak dan produksi hanya sekitar 900,000 bopd. Bagaimana cara Jokowi bisa memberantas mafia migas yang sudah mengeras menggurita kokoh bak karang yang melibatkan banyak pejabat itu?

Dalam memberantas korupsi ini, Jokowi akan mengalami tantangan yang luar biasa. Kenapa? Jika salah, Jokowi malah akan bisa terbelenggu dan masuk dalam kartel mafia itu sendiri. Hal ini disebabkan para anggota mafia - baik yang sadar atau hanya penikmat bekerja sama dengan mafia migas - melibatkan semua lini dan jabatan publik, termasuk aparat keamanan TNI dan polri di berbagai tingkatan. Buktinya salah satu kroco pilek Sitorus di Papua memiliki rekening penjualan minyak curian sampai triliunan rupiah.

Untuk membongkar praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di industri migas, dari hulu ke hilir semuanya bermain. Yang terlibat dalam praktek kartel mafia adalah pejabat publik, aparat keamanan, pengusaha kuat, kroni pejabat, keluarga pejabat, dan sudah dilakukan turun-temurun. Kekuatan dan cengkeraman mafia migas ini telah menyandera penegak hukum baik kepolisian, TNI dan polri. Sebagai contoh, jika tertangkap penyelewengan minyak seperti di Teluk Jakarta, maka serta-merta masalah ditutup dengan melokalisasi kasus. Sitorus yang jelas mencuri minyak pun sampai saat ini kasusnya tak berkembang.

Nah bagaimana agar Jokowi dalam memberantas mafia migas tidak terbelenggu oleh mafia migas dan Jokowi menjadi the Godfather mafia migas berikutnya?

Pertama, Jokowi harus membubarkan SKK Migas yang dulu namanya BP Migas. Lembaga ini yang hanya berganti nama setelah dibubarkan oleh MK menunjukkan betapa mafia migas sulit diberantas. SBY menjadi stempel untuk melanjutkan peran BP Migas sebagai pemimpin mafia migas. Jika SKK Migas tidak dibubarkan, maka Jokowi sendiri menjadi bagian dari mafia minyak itu sendiri.

Kedua, Jokowi mengembalikan Pertamina sebagai pengelola migas dengan manajemen baru - agar Pertamina tidak diperas oleh SKK Migas. IPO Pertamina harus dibatalkan karena IPO itu kemauan IMF sejak dulu untuk menjual atau menswastakan Pertamina agar semakin dikuasai asing. Slogan Pertamina menjadi perusahaan dunia hanyalah akal-akalan mafia migas yang ingin menjual dan menguasai Pertamina. IPO Pertamina harus ditolak oleh Jokowi. Jika IPO dan SKK Migas tidak dibatalkan maka Jokowi akan menjadi bagian dari mafia migas itu sendiri.

Ketiga, Jokowi harus membuat peraturan bahwa pembelian, pengadaan barang, pembelian minyak impor tidak melibatkan pihak ketiga alias broker, alias calo, alias perantara, alias geng mafia. Pertamina selalu membeli minyak dari pihak ketiga, bukan pemilik minyak. Ini bisa ditelusuri dengan mudah dari data setiap pengapalan. Jika Jokowi gagal membuat peraturan melarang pihak ketiga, maka Jokowi menjadi bagian dari mafia migas itu sendiri.

Keempat, Jokowi harus hapus subsidi BBM. Alihkan subsidi untuk bantuan yang jelas seperti infra-struktur dan bantuan langsung ke publik seperti angkutan barang dengan manajemen baru dan transparan. Perbedaan harga BBM bersubsidi dan BBM industri menjadi lahan korupsi.

Jika Jokowi tidak menghapus subsidi BBM dan tetap memertahankan subsidi BBM seperti yang diinginkan oleh koalisi permanen yang banyak anggotanya terlibat dalam mafia migas dan masalah hukum (seperti Ical Lapindo dll, Suryadharma Ali korupsi haji dll, Jero Wacik mafia migas, Sutan Bhatoegana, Marzuki Alie yang telah disebut menerima US$ 1 juta, Ibas disebut Yulianis menerima US$ 200,000) maka Jokowi akan menjadi bagian dari mafia migas itu sendiri.

Kelima, Jokowi harus berani menolak para birokrat dan lulusan dari empat universitas di Bandung, Jakarta, Jogjakarta untuk menjadi menteri ESDM, pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3 untuk bekerja di lingkungan migas. Kenapa? Gurita pertemanan dan kongkalikong sudah dikapling-kapling oleh para lulusan berbagai universitas tersebut. Jika Jokowi tidak memutus mata rantai persengkongkolan ini, maka Jokowi akan menjadi bagian dari mafia migas itu sendiri.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline