Lihat ke Halaman Asli

Ninoy N Karundeng

TERVERIFIKASI

Seorang penulis yang menulis untuk kehidupan manusia yang lebih baik.

Soal Perppu Pilkada, Waspadai Manuver SBY, Ibas dan Demokrat

Diperbarui: 17 Juni 2015   15:56

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

14178194491156046114

[caption id="attachment_380899" align="aligncenter" width="700" caption="Ibas dan Susilo Bambang Yudhoyono (Tribunnews)"][/caption]

Munas IX Golkar versi Ical di Bali kelihatan membuat SBY gerah. SBY lewat Twitter meradang karena kesepakatan dikhianati oleh Ical terkait Perppu Pilkada yang ditolak oleh Golkar dan Ical. SBY berteriak melalui Twitter dan mengancam akan pindah haluan keluar dari Koalisi Prabowo. Dengan begitu, Perppu Pilkada langsung yang diteken SBY akan menjadi UU. Bagaimana publik, koalisi Jokowi, dan PDIP menyikapi maneuver SBY yang terkenal licin, lincah dan culas itu? Mari kita telaah dagelan SBY ini dengan penuh kecermatan dan hati riang gembira ria.

Terkait Perppu Pilkada terjadi pernyataan yang simpang siur dari kubu SBY dan Golkar dan sikap hati-hati PDIP dan koalisi Jokowi. Jokowi menyatakan Pilkada langsung tidak bisa ditawar. Namun, apapun penyampaian Jokowi, penolakan Golkar, yang diikuti oleh PKS dan Gerindra dan sikap sebernarnya SBY dengan Demokrat-nya dan PAN menjadi perhatian. Pernyataan saling silang perlu diwaspadai.

SBY berteriak mengancam dan menyebut Ical mengingkari janji. Ibas pun setali dengan babenya mengajari tentang etika politik. Demokrat pun melalui Syarif Hasan mengancam akan bergabung dengan koalisi Jokowi dengan meninggalkan koalisi Prabowo untuk urusan Perppu Pilkada.

Di sisi lain, si mulut manis dan indah Fadli Zon menyatakan tak ada pengkhianatan dan janji. Fadli menyatakan itulah demokrasi yang dinamis. Tak ada yang dilanggar oleh Ical dalam politik. Di dekat Golkar, si galau corong Golkar Tantowi Yahya menyatakan bukan kemauan Ical tetapi itu keputusan Munas Golkar IX yang mengamanatkan untuk menolak Perppu Pilkada yang diteken oleh SBY.

Catatan tentang SBY yang bermain manis dengan bersandiwara di DPR dengan memerintahkan walk-out Fraksi Demokrat dan meloloskan UU Pilkada DPRD. SBY pura-pura marah lewat Twitter. Sebelumnya, sebulan sebelumnya, SBY berpura-pura mendukung koalisi Jokowi yang menolak Pilkada DPRD. Dengan gagahnya SBY menyatakan rakyat mendukung, dan SBY pun menyatakan Pilkada langsung yang sesuai dengan demokrasi.

Catatan lainnya adalah ingkar janji dan membiarkan Megawati menunggu SBY selama lima jam. SBY selalu mendendam terhadap Mega. Dan SBY, Ibas dan Demokrat akan selalu menolak dan melakukan langkah menentang dan oposisi dengan Jokowi dan akan melakukan politik waton suloyo - yang penting berbeda dengan Jokowi.

SBY pun tak akan berhenti untuk selalu bersandiwara untuk melakukan maneuver. Apa tujuan SBY melakukan maneuver dan pada akhirnya juga bersandiwara menolak Perppu Pilkada yang dia teken sendiri. SBY akan menyalahkan Golkar dan kekalahan koalisi Jokowi. Pun SBY akan bisa memerintahkan Fraksi Demokrat walk-out lagi dengan tujuan dan alasan untuk memberikan Jokowi kesempatan menunjuk 204 kepala daerah. Juga dengan alasan Jokowi bisa menggunakan UU Pilkada tahun 2005 untuk pemilihan kepala daerah. Dengan alasan itu, maka SBY akan lenggang kangkung dan merasa telah dicurangi oleh Golkar, namun juga tak berniat berjuang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi untuk memastikan Perppu Pilkada menang di parlemen.

Sikap plin-plan penuh intrik dan taktik serta maneuver zig-zag ala SBY ini sesungguhnya hanyalah upaya SBY untuk tampil eksis dan masih dihinggapi megalomania dan post power syndrome. Ini terbukti SBY menyindir-nyindir Jokowi terkait dengan berbagai bidang. SBY pun tampak iri dengan Jokowi yang tidak menuai protes besar terkait kenaikan BBM. Dan tampak berbagai dukungan dalam dan luar negeri terkait dengan berbagai kebijakan Jokowi. Jokowi pun lebih tegas memerangi illegal fishing dan pemberantasan mafia migas. Ini menjadi alasan dalam otak SBY yang dihinggapi oleh sakit bernama PPS, post power syndrome.

Jadi publik, Jokowi dan koalisi Jokowi termasuk PDIP jangan dulu senang dengan pernyataan SBY, Ibas dan Jubir Demokrat Syarif Hasan. Publik dan koalisi Jokowi jangan percaya dengan maneuver SBY yang sebenranya tengah menghadapi persoalan Century dan Hambalang. Dan, untuk itu SBY jangankan bermanuver, kamikaze pun akan dilakukan demi rusaknya pemerintahan Jokowi yang mulai mendapatkan tempat di mata rakyat dan pemimpin negara lain - namun dibenci oleh koalisi Prabowo.

Salam bahagia ala saya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline