Ada-ada saja LSM bernama Kontras. Dulu, sejak Munir berhasil disingkirkan secara permanen, Kontras berjuang membela Munir. Menyadari sepak terjang menyerang HAM yang melibatkan TNI tak berguna, Kontras beralih membela terpidana mati kasus narkoba. Ada apa dengan Kontras sehingga bertindak ngawur membela kasus narkotika dan mengecam penolakan pemberian grasi Presiden Jokowi? Mari kita tengok sepak terjang Kontras dengan hati riang gembira senang sentosa.
Melawan upaya normalisasi keamanan nasional dengan berbagai operasi intelejen dan militer bukanlah melanggar HAM. Para perusuh dan pengacau keamanan nasional memang harus dibungkam. Penegakan hukum, ketertiban, keamanan dari para perusuh dan penganggu keamanan nasional adalah kewajiban TNI/Polri dengan dukungan masyarakat. Dan, narkoba adalah ancaman bagi ketahanan, keamanan dan kestabilan nasional.
Banyak LSM di Indonesia seperti Migrant Care, Kontras dibiayai dan mendapatkan dana dari donator asing. Donatur asing akan memberikan uang berdasarkan rekam jejak dan catatan LSM. Catatan rekam jejak paling disenangi oleh donator asing selain dokumen pelaporan adalah berita media massa. Kliping media koran dan media online menjadi dokumen pendukung untuk memohon-mohon dan meminta bantuan donatur asing.
Di Indonesia ada beberapa LSM yang mendapatkan dana asing namun diperuntukkan bagi program yang jelas seperti pelestarian hutan, sumber air, dll. Contoh yang baik adalah Greenpeace. Selain itu ada Osram dan beberapa yang lain. LSM lokal yang reputasinya lumayan YLKI. Di antara LSM itu terdapat LSM yang paling lucu dan aneh: Kontras.
Kontras sekarang banyak mengurus hal yang berlawanan dengan akal sehat. Di tengah keprihatinan tentang maraknya narkoba, Kontras malah membela terpidana mati. Kontras pun mengecam Presiden Jokowi terkait penolakan grasi. Bukti kecaman itu adalah adanya konferensi pers terkait penolakan grasi Presiden Jokowi di kantor Kontras akhir pekan ini.
Kecaman terhadap Presiden Jokowi menunjukkan sense of crisis terhadap bahaya narkoba di Indonesia tidak dipahami. Kontras menyuarakan anti hukuman mati - sementara hukuman mati adalah termasuk hukuman positif di Indonesia yang dilindungi oleh hukum - hanya demi membuat catatan berita. Kontras berteriak untuk kepentingan pendanaan dan bukan kepentingan penegakan HAM di Indonesia. Kenapa?
Kini Kontras telah kehilangan urgensinya di tengah keterbukaan dan demokrasi di Indonesia. Maka Kontras mencari ladang garapan baru, dan yang bisa diserang adalah kebijakan pemberian grasi. Seperti diketahui kekuatan mafia narkoba merasuk ke semua kehidupan dan lembaga, maka Kontras pun tampaknya terobsesi mengaitkan diri membela peredaran narkoba dengan cara membela terpidana mati kasus narkoba.
Kontras tidak pernah membela kasus hukuman terpidana mati misalnya terpidana mati kasus terorisme. Kenapa? Karena Barat sebagai penyandang dana tentu tidak menginginkan pembelaan terhadap terpidana terorisme karena Barat memerangai terorisme.
Pembelaan Kontras atas terpidana mati kasus narkoba dengan lontaran kecaman penolakan grasi oleh Presiden Jokowi hanyalah teriakan LSM untuk mengumpulkan kliping berita koran dan online. Kliping berita itu sebagai laporan pertanggungjawaban dana asing dan (lokal jika ada), bukan esensi hukuman mati yang melanggar HAM. Selain itu Kontras telah kehilangan ladang serangan terhadap aparat keamanan. Kontras sudah kehilangan relevansinya sebagai pejuang HAM. Komnas HAM saja sekarang tak berguna, apalagi hanya LSM semacam Kontras.
Maka mendingan Kontras mendukung penegakan hukum dan pembasmian bandar narkoba daripada membela terpidana mati narkoba yang menyengsarakan 4,7 juta anak bangsa.
Salam bahagia ala saya.