Analisis
Feedback Petinggi Negara Terhadap Bjourka dan Bukti Ketidakberdayaan
Aksi hacker (pengguna situs gelap) dengan nama alias Bjorka yang berhasil meretas dan doxing membuat pemerintah ketar ketir sampai tidak berdaya pada beberapa minggu terakhir.
Menyebarnya berbagai data pribadi sampai miliaran yang diduga bersumber dari Tokopedia, KPU, IndiHome, Wattpad, surat resmi berklasifikasi rahasia yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang berasal dari lembaga negara, hingga bocornya data pribadi pejabat yang ditanggapi dengan bantahan tanpa ada analisis yang komprehensif .
Adanya tanggapan nyeleweng sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Hinsa Sibuarian selaku kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa aksi peretasan data oleh Bjourka masih berintensitas rendah walaupun satu negara kita ini telah dibuat geger olehnya namun Kepala BSSN menghimbau masyarakat untuk tetap tenang.
gambar Mahfud MD: CNNindonesia.com
Selain itu Bapak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan (Menko Polhukam) mengatakan bahwa Bjorka tidak memiliki keahlian meretas atau membobol, hal itu menunjukkan kesan menyepelekan adanya penyebaran dan peretasan ke ranah publik yang dilakukan oleh Bjorka, ia mengatakan bahwa data pribadinya yang telah dibocorkan oleh Bjorka dapat dengan mudah diakses melalui Wikipedia sampai dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia tidak mau tahu dan tidak mau ambil pusing.
Bjorka meminta Kominfo berhenti idiot hal itu ditujukan untuk membalas permintaan Samuael Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) yang meminta Hacker tidak usai berusaha menjual data registrasi SIM card hingga 1,3 miliar .
Samuel pun berkata “kalau bisa jangan nyerang lah , orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya”
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 1, pada Rabu (7/9), Johnny selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melemparkan bola ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait adanya kebocoran data.