Anies Membandingkan Reklamasi dengan Korupsi?

Ketika debat kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta kembali diadakan di Hotel Bidakara malam kemarin (27/01) dalam sesi tanya jawab yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 (Basuki-Djarot) kepada pasangan calon nomor urut 3 (Anies-Sandi) mengemuka pertanyaan tentang reklamasi. Sebagai salah satu topik yang berhubungan dengan penataan kota, Djarot menyampaikan pertanyaan tentang inkonsistensi pasangan calon nomor urut 3 atas kebijakannya ke depan terkait reklamasi. Ketika masa awal pencalonan, paslon 3 mengemukakan pendapat tentang perlunya pengkajian tentang reklamasi, namun kemudian berubah dalam waktu dekat ini dengan kebijakan yang akan menghentikan reklamasi.

Tanggapan diawali oleh Sandi yang mengemukakan bahwa proses reklamasi saat ini sangat tidak berkeadilan. Perjanjian dengan pihak pengembang dilakukan tertutup dan seolah mengatakan bahwa reklamasi lebih kepada kepentingan bisnis. Dilanjutkan dengan penjelasan Anies yang juga masih menitikberatkan kepada ketidakadilan dalam proses reklamasi. Nelayan dan masyarakat kelas bawah dianggap menjadi korban, dan terutama menyesalkan bahwa dengan reklamasi, warga Jakarta kehilangan pantai. Oh nyiur-nyiur yang melambai, kami merindukanmu.

Basuki alias Ahok kemudian merespon bahwa proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan dan sejak lama sudah direncanakan. Dikatakan sejak zaman Pak Harto tahun 1990an, rencana reklamasi sudah ada. Ahok kemudian hanya menjalankan dan kemudian melakukan pengembangan untuk tetap memberikan rasa keadilan atau disebutnya sebagai mengadministrasikan keadilan. Lahan-lahan reklamasi tersebut sertifikatnya tetap menjadi milik pemerintah Jakarta, begitu pun ada alokasi lahan komersil yang menjadi milik pemerintah Jakarta. Dan lagi, kontribusi yang dikerjakan oleh pengembang memberi manfaat untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat kelas bawah.

Menanggapi respon Ahok tersebut, Anies malah membandingkan reklamasi dengan korupsi yang sejak dulu sudah dibicarakan. Dengan tanggapan itu, saya merasakan sesuatu yang kurang pas ketika seorang Anies membandingkan sebuah hal yang sama sekali berbeda. Korupsi adalah produk tingkah laku manusia yang di mana-mana tempat dijadikan musuh. Korupsi lebih kepada pelanggaran yang dilakukan oleh orang terhadap peraturan/norma yang ada. Merawat korupsi berarti merawat bom waktu ketidakadilan, keserakahan, dan kesewenang-wenangan. Untuk itu, korupsi memang harus dihentikan.

Sementara itu, reklamasi adalah produk ilmu pengetahuan. Di beberapa tempat, reklamasi menjadi faktor yang bisa membantu manusia untuk mengelola tata ruang yang lebih baik. Reklamasi yang direncanakan di Jakarta tentu sudah melalui tahapan-tahapan studi yang ketika direalisasikan menjadi sebuah karya yang meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan terhadap spasial/keruangan. Ada pro kontra, tentu. Namun, harus dipahami bahwa tidak sepenuhnya reklamasi haram dilakukan. Bahkan ketika reklamasi sudah selesai dilakukan, kerinduan Anies untuk melihat pantai akan terwujud dan bila teknologi memungkinkan sekalian juga dimunculkan nyiur-nyiur yang melambai. Sehingga, dengan mengutip pendapat seorang sahabat yang memahami reklamasi, bahwa reklamasi adalah menimbun laut dan bisa memunculkan pantai-pantai buatan. Kehilangan pantai? Nggak tuh.

Jadi membandingkan reklamasi dengan korupsi, hanya akan membuat orang awam semakin bingung. Namun yang penting, jangan membandingkan Sanusi dengan korupsi, karena mereka sudah sepaham.