Pembantu Jokowi di pemerintah telah membuat keonaran di masyarakat! Begitulah pendapat sederet tokoh publik yang melihat bkala seorang pejabat enggan menjelaskan lebih lanjut terkait klaim big data 110 juta warganet yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Salah satu dari deretan tokoh publik yang melontarkan kritik tajam kepada sosok pejabat tersebut adalah Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais.
Amien Rais menyinggung pernyataan politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang telah menyebut pembantu Jokowi tersebut sebagai biang kerok dari kegaduhan terkait adanya wacana 3 periode presiden.
Kritik dari Amien rais tidak tanggung-tanggung. Mantan Ketua MPR tersebut meminta pejabat pemerintahan untuk segera mundur dari jabatannya karena masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadapnya. Hal ini ditegaskan Amien Rais saat menyampaikan pidato dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat pada Minggu, (17/4).
Ketidakpercayaan masyarakat kepada sosok ini semakin menjadi-jadi saat dirinya menolak tegas tantangan mahasiswa Universitas Indonesia untuk membuka big data. Pejabat tersebut malah balik mengatakan bahwa dirinya juga punya hak untuk tidak mengungkap data tersebut ke publik.
"Saya ingin mengatakan, please resign. Jadi makin cepat makin bagus," sambung Amien Rais.
Lebih lanjut, Amien juga memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk meredam emosi masyarakat di tengah kegaduhan politik ini. Menurutnya, Jokowi harus membuat pernyataan tegas akan akhiri jabatan sesuai periode dan konstitusi yang ada.
Terkait pembantunya yang membuat gaduh masyarakat, Amien Rais juga mendesak agar agar presiden bisa memecat pembantunya tersebut, jika dirinya bersikeras tidak ingin resign. Lantaran, Amien menilai rekan kerja Jokowi ini bukan lagi aset bangsa namun lebih kepada beban nasional!
Ternyata, setali tiga uang dengan pernyataan Amien Rais yang menginginkan sosok ini segera mundur dari jabatannya, hal ini juga diaminkan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M. Ali atau biasa dikenal Mat Ali.
Mat Ali juga merasa bahwa pembuat wacana 3 periode presiden tersebut terkesan sangat berkuasa di Kabinet Indonesia Maju untuk ukuran orang yang sebenarnya hanya wajib melaksanakan visi-misi panglima tertinggi republik ini.