Masih ingat dengan acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada 29 Maret 2022 kemarin? Acara silaturahmi-nya agak berbeda tahun ini, karena telah berubah menjadi kegiatan yang bermuatan wacana lain.
Loh kok bisa?
Bagaimana tidak, dalam acara tersebut terkuak adanya dukungan 3 periode presiden Jokowi. Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengumumkan siap melakukan deklarasi dukungan resmi untuk Jokowi menjabat 3 periode saat jumpa pers sehabis acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (29/3).
Lebih lanjut, Surta mengklaim bahwa kepala desa mendukung Jokowi karena Presiden selama ini telah banyak mengabulkan permintaan kepala desa.
Hal ini sontak memecah belah Apdesi serta kepala-kepala desa yang ada di Indonesia. Arifin, Kepala Apdesi versi lainya mengatakan jangan membawa Apdesi ke dalam urusan politik dan membentuk opini publik bahwa seluruh kepala desa di Indonesia sepakat mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Sebagai Informasi, kala menghadiri acara Silatnas Apdesi 2022, Presiden Jokowi juga tampak ditemani oleh pembantu-nya yang teranyar. Kehadiran sosok ini bisa ada di acara Apdesi ini karena ternyata, lagi dan lagi, beliau mempunyai jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Apdesi.
Bahkan ada seorang kepala desa yang justru meminta sosok ini untuk meyakini Jokowi mau lanjut 3 periode, "Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?" kata Muslim, Kepala Desa asal Desa Aceh Tenggara, aceh. Saat itu, sosok ini hanya menjawab dengan senyuman.
Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah gerakan Apdesi yang menginginkan Jokowi 3 periode murni hasil rembuk dengan kepala desa lainnya atau ada campur tangan sosok lain, seperti Sang Ketua Dewan Pembina?
Ya, Ketua Dewan Pembina juga menjadi salah satu dari pejabat publik yang mengutarakan dan mengindikasi bahwa Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebaiknya diundur. Tak tanggung-tanggung dirinya juga mengklaim mempunyai 110 juta data warganet yang menginginkan pemilu 2024 diundur.
Namun hingga kini, pejabat publik tersebut tidak pernah membuka big data tersebut. Rakyat dibuat bertanya-tanya dari mana data tersebut berasal. Bahkan ketika berulang kali didesak oleh masyarakat hingga ditantang di depan muka oleh BEM UI pada Selasa (12/4), ia kukuh menolak membuka data tersebut.