Keputusan MK menghabus ambang batas parlemen menimbulkan banyak kritik. Keputusan ini juga membawa dampak penting bagi praktek demokrasi perwakilan di Indonesia.
Meski tujuannya untuk memperkuat kedaulatan rakyat, penghapusan ambang batas parlemen membuat praktek politik lebih kompleks.
Partai, Pemilu dan Hukum besi Oligarki
Dalam negara demokrasi, partai Politik dan sistem pemilu merupakan pilar utama. Kebebasan berorganisasi dan media yang merdeka adalah pilar penting lain.
Partai dan Pemilu merupakan sarana suksesi atau pergantian para pemimpin politik. Melalui pemilu bebas, adil dan tidak curang, rekrutmen individu untuk lembaga perwakilan dan jabatan politik dapat dilakukan secara teratur dan tanpa kekerasan.
Pemilu juga menjadi alat bagi rakyat untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memegang kekuasaan.
Bekerjanya hukum besi oligarki (Iron Law of Oligarchy), membuat pemilu menjadi instrumen utama yang bisa dipakai rakyat untuk menghukum mereka yang ingkar janji. Hukum besi oligarki adalah istilah yang dikemukakan Robert Michels, Sosiolog kelahiran Jerman-Italia dalam bukunya 'Political Parties" (1911).
Menurut Michels, mayoritas institusi politik, mungkin demokratis pada awalnya. Dalam perkembangan, semua institusi memiliki kecenderungan memihak kepentingan oligarki.
Sifat institusi politik yang kompleks dan ketiadaan mekanisme demokrasi langsung dalam fungsi sehari-hari, membuat kecenderungan hukum besi oligarki tak terelakkan.
Hubungan para wakil rakyat dengan pemilih hanya berlangsung intens menjelang pungutan suara. Setelah pemilu selesai, para wakil rakyat sebenarnya bekerja lebih banyak untuk kepentingan mereka dan oligarki yang berkuasa.