Presiden Indonesia, Jokowi sampai sekarang fokus pada strategi mencegah korupsi di tingkat desa. Perhatian dari presiden Joko Widodo telah dilakukan sejak 2015 dengan memberikan dana bantuan untuk keuangan desa.
Adanya perhatian dari pemerintah membuat masyarakat pedesaan harus melakukan upaya meningkatan perekonomian desa. Dikarenakan banyak desa di wilayah Indonesia masih berada di tengah kondisi kekurangan terutama dalam sektor keuangan.
Seperti halnya dana desa merupakan sebuah uang yang bersumber dari APBN untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan. Disalurkan melalui APBD, adanya dana desa membantu memudahkan banyak penyelenggaraan.
Fungsi utama dana desa bisa membuat pembiayaan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan, hingga pembinaan. Dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang dialokasikan secara benar.
Masalah yang sudah tidak mengejutkan bagi masyarakat Indonesia yaitu korupsi kerap menjadi penghalang kemakmuran sebuah desa. Segala bentuk tindakan korupsi dapat menimbulkan kerugian bagi negara dalam jumlah tertentu.
Adanya kerugian ini membuat tindakan korupsi harus diberantas agar dana desa tetap aman digunakan sebagaimana mestinya. Penting untuk dipahami setiap masyarakat bahwa korupsi bisa terjadi kapan saja dan di manapun.
Oleh karena itu seluruh pihak yang bertempat tinggal di desa harus mencegah terjadinya korupsi dan mengetahui cara mengelola dana APBD. Berikut ini adalah langkah pencegahan yang dapat diterapkan secara mudah.
Strategi Mencegah Korupsi dalam Dana Desa
Korupsi menjadi salah satu kejahatan paling mengerikan yang sulit diberantas sampai saat ini. Sebagai masyarakat pedesaan harus mengetahui strategi di bawah ini dalam menghindari korupsi dana desa.
- Pengawasan dari Satgas Dana Desa
Keberadaan satgas dana desa sangat diperlukan sebagai salah satu strategi terampuh untuk menghindari kejadian korupsi. Dengan adanya satuan tugas dana desa yang dibentuk oleh Kementerian Desa bertujuan mendampingi Kades.
Kegiatan melatihan terhadap kepala desa dan penampingnya dapat diterapkan sebagai strategi mencegah korupsi. Kinerja satgas akan membantu mengurangi kesempatan pemangku jabatan melakukan sebuah tindakan kriminalitas, namun harus disertai pihak lain.
- Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa